31.4 C
Manado
Sabtu, 20 Agustus 2022

Apa Kabar Usulan Pemberhentian JAK? Ini Perkembangan Terbarunya

MANADO—Usulan pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut sedang diproses Kemendagri. Kamis (29/4), DPRD Sulut mengunjungi Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, terkait koordinasi dan konsultasi mengenai mekanisme pemberhentian pimpinan DPRD.

Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen ini, diterima Dr L Saydiman Marto SSTP MSi, Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda.

Dalam pertemuan ini diketahui Kementerian Dalam Negeri RI telah menerima dokumen terhadap usulan pemberhentian JAK sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyatakan, lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Kemendagri RI telah melakukan verifikasi dan telaah dokumen. Dipandang perlu menyampaikan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Kemendagri RI meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk segera melengkapi dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bagian tindak lanjut proses pengusulan pemberhentian JAK sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.(gel)

MANADO—Usulan pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut sedang diproses Kemendagri. Kamis (29/4), DPRD Sulut mengunjungi Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, terkait koordinasi dan konsultasi mengenai mekanisme pemberhentian pimpinan DPRD.

Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen ini, diterima Dr L Saydiman Marto SSTP MSi, Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otda.

Dalam pertemuan ini diketahui Kementerian Dalam Negeri RI telah menerima dokumen terhadap usulan pemberhentian JAK sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyatakan, lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Kemendagri RI telah melakukan verifikasi dan telaah dokumen. Dipandang perlu menyampaikan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

Kemendagri RI meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk segera melengkapi dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bagian tindak lanjut proses pengusulan pemberhentian JAK sebagai pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/