27 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

Pemprov Sulut Diganjar Penghargaan KPK

MANADOPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sukut) dibawa komando Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), kembali diganjar penghargaan. Kali ini penghargaan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Pemprov Sulut mendapat penghargaan dan apresiasi dari KPK RI atas upaya pencegahan korupsi pada layanan izin pertambangan.Apresiasi ini diberikan langsung Ketua KPK RI Komjend Pol Firlli Bahuri, yang diterima langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wagub Steven Kandouw, Rabu (1/12) kemarin, di Sulawesi Tenggara (Sultra). Apresiasi ini diterima atas kinerja Pemprov Sulut dalam membangun sistem pelayanan izin pertambangan dengan memakai standar operasional prosedur melalui cegah terjadinya korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan, persoalan korupsi merupakan bagian dari empat persoalan kebangsaan yang serius serta kejahatan kemanusiaan, karena merampas hak asasi manusia, menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM turun. “Saya juga mengingatkan kembali lima peran kepala daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni, mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan. Saya tentu mengapresiasi dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada daerah yang berhasil menjaga layanan yang bebas dari peluang korupsi. Ini suatu kebanggaan kita,” tuturnya.

Firli juga mengatakan bahwa, program-program nasional dan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjadi. “Para gubernur, bupati, wali kota pandai-pandailah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif. Bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen, karena mereka memiliki kekuasaan luar biasa, terutama hak budgeting. Bapak tidak pernah bisa melaksanakan rancangan APBD tanpa persetujuan DPRD. Jika sinergitas berjalan dengan baik, maka berbagai upaya pencegahan bisa terus dilakukan. Saya harap ini bisa memberikan manfaat bagi semua daerah,” katanya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada KPK RI yang terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Di Sulut sendiri, kita memberikan ruang sebesar-besarnya bagi KPK, serta BPK dalam pengawasan program-program yang ada. Dan puji syukur, selama pemerintahan OD-SK, tidak ada masalah administrasi keuangan yang bermasalah. Semua program juga dapat berjalan dengan baik dan sukses. Ini tentu berkat dari sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemprov Sulut dan KPK RI,” ujarnya.

Wagub Kandouw juga memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan, perizinan serta pelayanan publik dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. “Terkait perizinan, kita sudah buat wilayah bebas pungli. Perizinan ramah, mudah dan cepat sudah kita jamin. Pak Gubernur Olly Dondokambey selalu mengingatkan hal ini. Dan beliau terus memantau proses perizinan. Dan ini adalah buktinya, bahwa proses perizinan di Pemprov Sulut sudah semakin baik. Kita tentu terus berbenah agar perizinan semakin baik lagi. Kemudian terkait pelayanan publik, kita sudah buat SOP serta tahapannya. Semua penyelenggaraan di Pemprov Sulut terus kita warning. Tidak sejalan dengan kita, silahkan minggir. Kita ciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan bersih serta ramah,” tandasnya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sukut) dibawa komando Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), kembali diganjar penghargaan. Kali ini penghargaan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Pemprov Sulut mendapat penghargaan dan apresiasi dari KPK RI atas upaya pencegahan korupsi pada layanan izin pertambangan.Apresiasi ini diberikan langsung Ketua KPK RI Komjend Pol Firlli Bahuri, yang diterima langsung Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Wagub Steven Kandouw, Rabu (1/12) kemarin, di Sulawesi Tenggara (Sultra). Apresiasi ini diterima atas kinerja Pemprov Sulut dalam membangun sistem pelayanan izin pertambangan dengan memakai standar operasional prosedur melalui cegah terjadinya korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan, persoalan korupsi merupakan bagian dari empat persoalan kebangsaan yang serius serta kejahatan kemanusiaan, karena merampas hak asasi manusia, menjadikan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM turun. “Saya juga mengingatkan kembali lima peran kepala daerah dalam rangka mewujudkan tujuan negara yakni, mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan. Saya tentu mengapresiasi dan memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada daerah yang berhasil menjaga layanan yang bebas dari peluang korupsi. Ini suatu kebanggaan kita,” tuturnya.

Firli juga mengatakan bahwa, program-program nasional dan daerah tidak akan bisa berjalan tanpa ada stabilitas politik dan keamanan yang terjadi. “Para gubernur, bupati, wali kota pandai-pandailah berkomunikasi dengan rekan-rekan legislatif. Bangun sinergi dengan kawan-kawan yang ada di parlemen, karena mereka memiliki kekuasaan luar biasa, terutama hak budgeting. Bapak tidak pernah bisa melaksanakan rancangan APBD tanpa persetujuan DPRD. Jika sinergitas berjalan dengan baik, maka berbagai upaya pencegahan bisa terus dilakukan. Saya harap ini bisa memberikan manfaat bagi semua daerah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada KPK RI yang terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Di Sulut sendiri, kita memberikan ruang sebesar-besarnya bagi KPK, serta BPK dalam pengawasan program-program yang ada. Dan puji syukur, selama pemerintahan OD-SK, tidak ada masalah administrasi keuangan yang bermasalah. Semua program juga dapat berjalan dengan baik dan sukses. Ini tentu berkat dari sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemprov Sulut dan KPK RI,” ujarnya.

Wagub Kandouw juga memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan, perizinan serta pelayanan publik dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. “Terkait perizinan, kita sudah buat wilayah bebas pungli. Perizinan ramah, mudah dan cepat sudah kita jamin. Pak Gubernur Olly Dondokambey selalu mengingatkan hal ini. Dan beliau terus memantau proses perizinan. Dan ini adalah buktinya, bahwa proses perizinan di Pemprov Sulut sudah semakin baik. Kita tentu terus berbenah agar perizinan semakin baik lagi. Kemudian terkait pelayanan publik, kita sudah buat SOP serta tahapannya. Semua penyelenggaraan di Pemprov Sulut terus kita warning. Tidak sejalan dengan kita, silahkan minggir. Kita ciptakan sistem pemerintahan yang sehat dan bersih serta ramah,” tandasnya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/