alexametrics
23.4 C
Manado
Selasa, 21 September 2021
spot_img

Angka Kekerasan Seksual Sulut Tinggi, Pemprov Dorong Pengoptimalan Aplikasi Simfoni PPA

MANADOPOST.ID – Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini masih tergolong tinggi. Apalagi terkait angka kekerasan seksual yang dinilai saat ini mendominasi berbagai kasus di Tanah Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini disebutkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Kamis (2/9) sore, dalam kegiatan pelatihan sistem pendataan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Wagub Kandouw mengatakan bahwa, sesuai data Kemenkumham, profil tahanan narapidana yang berada di beberapa Lembaga pemasyarakatan (Lapas), didominasi kasus kekerasan seksual. “Kalau di Sulut, 50 persen tahanan yang berada di Lapas adalah tindak pidana kekerasan seksual. Ini fakta, yang terjadi,” tuturnya.

Karena itu, Wagub Kandouw merespon positif dan memberikan apresiasi Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Sulut serta Kementerian P3A melakukan ikhtiar-ikhtiar pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui aplikasi Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA). “Karena menurut hemat saya, masyarakat kita masih dominan mentolerir atau tidak ada upaya serta mengganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah hal biasa. Jangan sampai ini menjadi budaya kita. Sudah sangat berbahaya jika seperti itu,” ujarnya.

Kandouw secara tegas meminta semua pihak agar berperan aktif dalam upaya sosialisasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Nah tugas kita jangan sampai ini jadi budaya. Kalau hanya kebiasaan melakukan kekerasan, masih bisa kita upayakan untuk ubah. Namun jika sudah menjadi budaya, sudah sangat susah untuk kita ubah. Karena itu upaya pencegahan penting dilakukan. Perlu kalian semua tahu, bahwa kekerasan terhadap perempuan apalagi kekerasan seksual, merupakan penyakit di masyarakat. Harus kita berantas. Saya sudah lihat datanya, bahwa di Lapas itu, yang mendominasi adalah kasus kekerasan seksual. Bahkan 50 persen dari kasus-kasus yang lain,” bebernya.

Dirinya meminta pemerintah di 15 kabupaten/kota, agar angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diperhatikan secara maksimal. “Saya lihat masalah ini, masih dianggap remeh. Lihat saja di beberapa kabupaten/kota, bahkan belum ada DP3A yang berdiri secara mandiri. Itu hanya masuk sebagai bidang. Tidak usah jauh-jauh, di Minsel sejak belasan tahun lalu tidak ada dinas ini. Ini menunjukkan, belum ada kesadaran. Padahal kalau berpikir holistik, melihat data yang ada, kasus yang ada untuk tindak pidana kekerasan seksual yang paling tinggi. Bahkan kadang-kadang banyak kasus kekerasan pada perempuan tidak terungkap keluar. Karena malu maupun hal lain. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa menjadi gampang untuk pelaporan dan penindakan kasus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Daerah Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos juga mengungkapkan bahwa, upaya perlindungan perempuan dan anak menjadi perhatian serius dari Pemprov Sulut. “Ini merupakan bukti nyata, dimana upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama Pemprov Sulut. Adanya aplikasi berbasis online ini harus menjadi media pelaporan yang efektif. Saya sangat berharap, peserta penyedia layanan yang ada saat ini dapat memberikan sosialisasi yang intensif terhadap aplikasi ini. Manfaatnya apa? Yakni untuk masyarakat lebih mudah melakukan pelaporan kasus. Dengan mudahnya mekanisme pelaporan, saya pikir akan dapat menekan angka kekerasan kasus kekerasan pada perempuan dan anak,” tuturnya.

dr Devi juga mengatakan bahwa, dengan dioptimalkannya aplikasi Simfoni PPA, dapat membuat masyarakat semakin berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang ada di lingkungan sekitar. “Jangan takut untuk melapor adanya tindak kekerasan. Aplikasi ini akan melindungi privasi pelapor. Karena itu saya sangat berharap masyarakat harus bisa dan berani untuk melapor. Pemerintah sudah berupaya menyiapkan layanan yang mudah berbasis online, agar kita secara bersama melakukan penekanan terhadap angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi ada dugaan tindak perdagangan orang, nah langsung lapor diaplikasi, maka Pemprov akan langsung menindaklanjuti,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru