33.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Pemda-Polisi Wajib Kawal Program 1 Juta Rumah

MANADOPOST.ID – Pelaksanaan program 1 juta pumah menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) guna menyediakan hunian yang laik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Namun program tersebut saat ini masih tidak jalan dengan baik. Pasalnya beberapa kegiatan investasi perumahan subsidi dengan harga murah, masih terhambat dengan beberapa penolakan.

Contohnya pembangunan perumahan subsidi Griya Sea Lestari 5 yang berada di Desa Sea Kabupaten Minahasa, yang dilakukan oleh pengembang PT Bangun Minanga Lestari (BML) yang sampai saat ini masih terhambat akibat beberapa upaya penolakan.

Pembangunan Griya Sea Lestari 5, merupakan bukti kesuksesan program 1 juta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) baik di provinsi maupun di 15 kabupaten/kota juga pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulut beserta jajaran, harus mengawal program presiden tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Saat dihubungi koran ini, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai bahwa semua program pusat harus bisa menjadi perhatian penting pemerintah daerah serta pihak kepolisian.

“Kenapa saya sampaikan bahwa ini menjadi perhatian penting. Karena Pemda, menguasai wilayah. Kemudian jika investasi tersebut berjalan, maka daerah yang diuntungkan. Juga pihak kepolisian, harus bisa mengawal kegiatan investasi. Ini sudah sering disampaikan Pak Presiden Jokowi. Bahwa semua pihak harus bisa mengawal kegiatan investasi. Tidak ada jalan lain, program Presiden Jokowi harus sukses,” bebernya.

Apalagi menurut Lengkong, Pemerintah Pusat sedang mewarning terkait pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Yang pertama disorot presiden adalah pertumbuhan ekonomi. Sulut yang sedang tumbuh ekonominya, tidak boleh dipersulit kegiatan investasi. Apalagi investasi yang berkaitan dengan program Pemerintah Pusat dalam hal ini program Presiden Jokowi. Saya perlu mengingatkan bahwa pusat dan daerah harus bersinergi untuk menjalankan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fasilitasi semua kegiatan investasi agar kesejahteraan masyarakat lebih mudah dicapai,” tuturnya.

Sebelumnya, Linda Warga Sea Jaga 1 menyayangkan bahwa Pemerintah Kabupaten terkesan agak kurang tegas. “Pemkab harus tegas, jangan hanya mengurus mereka yang menolak perumahan. Urus juga kami yang mendukung, kami ini juga masyarakat. Kalau datang hanya memberikan penjelasan terus menerus kepada mereka yang menolak terus bagaimana dengan nasib kami? Banyak yang bekerja di PT BML. Kalau pembangunan masih terhenti, bagaimana dengan kehidupan kami? Tegakan keadilan dan tolong ambil tindakan tegas dan mohon jangan sosialisasi terus. Pemkab jangan kalah dengan mereka. Jangan takut. Nanti kami akan ke bupati,” cetusnya.

Hal senada juga diucapkan salah satu warga Desa Sea. “Memberikan penjelasan kepada mereka, tak ada gunanya. Harusnya mereka sudah mengerti, tapi kami juga tidak tahu kenapa masih ada oknum masyarakat yang menolak. Di Sea sebenarnya sudah paham mengenai izin. Penjelasan di dewan sudah cukup. Jadi kami mendukung pembangunan PT BML, dan Pemkab harus tegas dengan izin yang ada. Kalau sosialisasi terus, kapan actionya?,” kunci warga Desa Sea yang tak ingin namanya diberitakan. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Pelaksanaan program 1 juta pumah menjadi salah satu terobosan bidang perumahan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) guna menyediakan hunian yang laik dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Namun program tersebut saat ini masih tidak jalan dengan baik. Pasalnya beberapa kegiatan investasi perumahan subsidi dengan harga murah, masih terhambat dengan beberapa penolakan.

Contohnya pembangunan perumahan subsidi Griya Sea Lestari 5 yang berada di Desa Sea Kabupaten Minahasa, yang dilakukan oleh pengembang PT Bangun Minanga Lestari (BML) yang sampai saat ini masih terhambat akibat beberapa upaya penolakan.

Pembangunan Griya Sea Lestari 5, merupakan bukti kesuksesan program 1 juta rumah yang digagas Presiden Jokowi. Karena itu Pemerintah Daerah (Pemda) baik di provinsi maupun di 15 kabupaten/kota juga pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sulut beserta jajaran, harus mengawal program presiden tersebut.

Saat dihubungi koran ini, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai bahwa semua program pusat harus bisa menjadi perhatian penting pemerintah daerah serta pihak kepolisian.

“Kenapa saya sampaikan bahwa ini menjadi perhatian penting. Karena Pemda, menguasai wilayah. Kemudian jika investasi tersebut berjalan, maka daerah yang diuntungkan. Juga pihak kepolisian, harus bisa mengawal kegiatan investasi. Ini sudah sering disampaikan Pak Presiden Jokowi. Bahwa semua pihak harus bisa mengawal kegiatan investasi. Tidak ada jalan lain, program Presiden Jokowi harus sukses,” bebernya.

Apalagi menurut Lengkong, Pemerintah Pusat sedang mewarning terkait pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Yang pertama disorot presiden adalah pertumbuhan ekonomi. Sulut yang sedang tumbuh ekonominya, tidak boleh dipersulit kegiatan investasi. Apalagi investasi yang berkaitan dengan program Pemerintah Pusat dalam hal ini program Presiden Jokowi. Saya perlu mengingatkan bahwa pusat dan daerah harus bersinergi untuk menjalankan program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Fasilitasi semua kegiatan investasi agar kesejahteraan masyarakat lebih mudah dicapai,” tuturnya.

Sebelumnya, Linda Warga Sea Jaga 1 menyayangkan bahwa Pemerintah Kabupaten terkesan agak kurang tegas. “Pemkab harus tegas, jangan hanya mengurus mereka yang menolak perumahan. Urus juga kami yang mendukung, kami ini juga masyarakat. Kalau datang hanya memberikan penjelasan terus menerus kepada mereka yang menolak terus bagaimana dengan nasib kami? Banyak yang bekerja di PT BML. Kalau pembangunan masih terhenti, bagaimana dengan kehidupan kami? Tegakan keadilan dan tolong ambil tindakan tegas dan mohon jangan sosialisasi terus. Pemkab jangan kalah dengan mereka. Jangan takut. Nanti kami akan ke bupati,” cetusnya.

Hal senada juga diucapkan salah satu warga Desa Sea. “Memberikan penjelasan kepada mereka, tak ada gunanya. Harusnya mereka sudah mengerti, tapi kami juga tidak tahu kenapa masih ada oknum masyarakat yang menolak. Di Sea sebenarnya sudah paham mengenai izin. Penjelasan di dewan sudah cukup. Jadi kami mendukung pembangunan PT BML, dan Pemkab harus tegas dengan izin yang ada. Kalau sosialisasi terus, kapan actionya?,” kunci warga Desa Sea yang tak ingin namanya diberitakan. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/