MANADOPOST.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), saat ini mengoleksi delapan kursi eselon II kosong atau tanpa pejabat denitif alias masih diisi pejabat dengan status pelaksana tugas (Plt).
Delapan kursi tanpa pejabat definitif tersebut disebabkan karena pejabat yang lama purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga ada yang ditugaskan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), untuk berkarir di daerah sebagai sekretaris kabupaten.
Namun dipastikan 8 kursi eselon II tanpa pejabat denitif tersebut bakal segera diisi. Pasalnya ditegaskan Gubernur OD, Rabu (8/3) kemarin, bahwa tak lama lagi pihaknya akan segera melakukan rolling untuk pejabat eselon II.
“Akan ada rolling pejabat eselon II. Itu akan kita lakukan dalam waktu dekat. Persyaratan rolling sudah kita penuhi dan kita kirim ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Tinggal menunggu persetujuan KASN, langsung kita buat rolling,” tuturnya.
Gubernur OD memastikan bahwa rolling kali ini akan difokuskan untuk pengisian jabatan kosong atau yang masih diisi Plt. “Kita masih fokus untuk pengisian jabatan yang kosong. Akan kita isi dengan pejabat denitif. Untuk nama-namanya, kalian tunggu saja. Yang pasti sudah ada di kantong saya. Tinggal tunggu tanggal mainnya, kita umumkan siapa yang akan diisi. Yang pastinya ada promosi jabatan. Pengisian pejabat definitif ini sangat perlu untuk, karena itu fokus kita disitu,” ujarnya.
Berdasarkan amatan media ini, 8 kursi yang masih diisi pejabat Plt adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulut. Jabatan ini lowong setelah Steve Kepel pejabat sebelumnya dipromosikan menjadi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut. Untuk mengisi kekosongan ditunjuklah Stephen Tuegeh yang merupakan Kepala Bidang Perumahan, dan Kawasan Permukiman, sebagai Plt Kepala Dinas Perkimtan Sulut.
Kemudian ada, Kepala Badan Pengelolah Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulut. Jabatan Kepala BPPD Sulut lowong setelah Jetty Pulu, pejabat yang lama pensiun per 1 Januari 2023. Setelahnya ditunjuk Staf Ahli Gubernur Sulut, Djemmy Gagola sebagai Plt Kepala Badan.
Selanjutnya ada kursi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut. Jabatan Kepala Bappeda Sulut jadi lowong setelah Jenny Karouw beralih ke jabatan Fungsional sebagai Ahli Perencana Utama. Jenny Karouw memang harus beralih ke jabatan fungsional, karena kalau tetap di jabatan struktural maka ia harus pensiun di usia 60 Tahun. Jabatan fungsional bisa pensiun di usia 65. Penggantinya sementara waktu sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan yakni Elvira Mercy Katuuk yang berstatus sebagai pejabat denitif Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda Provinsi Sulut.
Juga ada kursi eselon II, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut. Jabatan ini lowong sejak Desember 2022 lalu, ketika Olvie Atteng pensiun. Kemudian ditunjuklah June Silangen, Sekretaris Bapenda Sulut sebagai Plt Kepala Badan. Selanjutnya ada Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulut. Jabatan ini lowong setelah jelng akhir tahun lalu pejabat lama Sandra Moniaga dimutasi menjabat Sekretaris DPRD Sulut.
Jabatan lowong itu kemudian dipercayakan sementara waktu ke Royke Kodoati, Sekretaris Dinas Pangan Daerah Sulut sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas. Per 7 Maret 2023, Royke pun sudah pensiun. Kemudian jabatan ini dipercayakan kepada Asisten II Pemprov Sulut Praseno Hadi sebagai Plt Kepala Dinas Pangan Sulut.
Juga ada posisi Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sulut. Jabatan Kepala Distanak ini lowong setelah pejabat sebelumnya Novly Wowiling terpilih sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Ia unggul dalam seleksi terbuka jabatan tersebut. Untuk mengisi kekosongan jabatan ditunjuklah Wilhelmina Jasinta Nova Pangemanan yang berstatus sebagai pejabat denitif Sekretaris Distanak Provinsi Sulut sebagai Plt Kepala Dinas.
Serta ada jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulut. Jabatan Kepala DPMPTSP Sulut lowong kala Franky Manumpil dimutasi menjabat Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulut. Maka ditunjuklah, Hermina Syaloom Dailly Korompis, yang merupakan pejabat definitif Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PMPTSP Sulut menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas.
Serta yang terakhir adalah jabatan eselon II, Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (DisdukcapilKB) Daerah Sulut. Jabatan ini pun bakal lowong setelah Lynda Watania dilantik sebagai Sekretaris Kabupaten Minahasa. Untuk mengisi jabatan tersebut Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mempercayakan kepada Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sulut Denny Mangala sebagai Plt Kepala Dinas. (ewa)
