29.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

PMI Sulut Wajib Ikut Prosedur Naker

MANADOPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut mengimbau warga Sulut yang menjadi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) untuk mengikuti prosedur saat akan bekerja ke luar negeri.

Hal ini ditegaskan Kepala Disnakertrans Daerah Sulut Erny Tumundo, Kamis (7/10) kemarin. Tumundo juga mengatakan bahwa, warga Sulut yang menjadi PMI, harus menaati semua aturan dan prosedur Tenaga kerja (Naker), serta proses rekrutmen hingga pelatihan. “Ini sangat penting untuk diperhatikan bersama dalam mengantisipasi penempatan ilegal para pekerja Sulut di luar negeri. Hal ini telah kita bahas baru-baru ini dalam Rakornas yang digelar Satgas Sikat Sindikat Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tema Rakornas yang dibahas tentang peran negara dalam pencegahan penempatan ilegal dan penegakan sebagai bentuk perlindungan terhadap PMI,” tuturnya.

Tumundo juga mengatakan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saat ini telah menyamakan persepsi dalam pengiriman Naker PMI ke luar negeri. “Ini memang menjadi perhatian serius negara dalam melindungi PMI di luar negeri. Oleh saya berharap agar pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak untuk terlibat bersama dalam mencegah pengiriman unprosedural atau ilegal PMI asal daerah ini ke luar negeri. Kalau penempatan ilegal, pastinya sangat beresiko dan merugikan pekerja itu sendiri di luar negeri. Itu juga akan berpotensi menimbulkan masalah di negeri orang. Makanya kita harus saling mengingatkan,” jelasnya.

Tumundo juga berharap agar, warga Sulut yang ingin bekerja ke luar negeri betul-betul memiliki skil dan kemampuan yang dibutuhkan. “Terutama harus juga melihat pihak atau agen yang memfasilitasi pengiriman pekerja migran ke luar negeri, apakah sesuai aturan atau tidak. Kita terus melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan penempatan ilegal pekerja migran asal Sulut. Seperti memberitahukan ke pemerintah di kabupaten/kota, jabatan atau posisi apa yang dibutuhkan untuk pekerja kita di luar negeri, dan pemberangkatannya harus prosedural. Kita juga pernah buat buku saku terkait pencegahan tersebut yang dibagikan ke lurah dan kepala desa,” sebutnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, perlu pendekatan yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. “Ini adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dibekingi pihak-pihak yang memiliki atribusi kekuasaan. Apabila dibiarkan, maka para korban yang mana 90 persen di antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi. Ya pemerintah daerah khususnya yang ada di kabupaten/kota harus tau betul akan masalah ini. Karena pintu pertama itu ada di kabupaten/kota. Jadi desa dan kelurahan berperan sangat penting,” katanya.

Benny juga memohon agar Menkopolhukam dapat mengorkestrasi perang total melawan sindikat penempatan PMI non prosedural tersebut. “Penempatan PMI secara ilegal adalah kejahatan luar biasa. Perlu kerja bersama semua pihak, serta penanganan dengan cara luar biasa dan pendekatan hukum multi doors. Kami memohon kepada Menko, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Mohon arahan agar seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja sama dengan BP2MI. Kami juga memohon pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Sulut mengimbau warga Sulut yang menjadi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) untuk mengikuti prosedur saat akan bekerja ke luar negeri.

Hal ini ditegaskan Kepala Disnakertrans Daerah Sulut Erny Tumundo, Kamis (7/10) kemarin. Tumundo juga mengatakan bahwa, warga Sulut yang menjadi PMI, harus menaati semua aturan dan prosedur Tenaga kerja (Naker), serta proses rekrutmen hingga pelatihan. “Ini sangat penting untuk diperhatikan bersama dalam mengantisipasi penempatan ilegal para pekerja Sulut di luar negeri. Hal ini telah kita bahas baru-baru ini dalam Rakornas yang digelar Satgas Sikat Sindikat Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tema Rakornas yang dibahas tentang peran negara dalam pencegahan penempatan ilegal dan penegakan sebagai bentuk perlindungan terhadap PMI,” tuturnya.

Tumundo juga mengatakan bahwa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, saat ini telah menyamakan persepsi dalam pengiriman Naker PMI ke luar negeri. “Ini memang menjadi perhatian serius negara dalam melindungi PMI di luar negeri. Oleh saya berharap agar pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak untuk terlibat bersama dalam mencegah pengiriman unprosedural atau ilegal PMI asal daerah ini ke luar negeri. Kalau penempatan ilegal, pastinya sangat beresiko dan merugikan pekerja itu sendiri di luar negeri. Itu juga akan berpotensi menimbulkan masalah di negeri orang. Makanya kita harus saling mengingatkan,” jelasnya.

Tumundo juga berharap agar, warga Sulut yang ingin bekerja ke luar negeri betul-betul memiliki skil dan kemampuan yang dibutuhkan. “Terutama harus juga melihat pihak atau agen yang memfasilitasi pengiriman pekerja migran ke luar negeri, apakah sesuai aturan atau tidak. Kita terus melakukan sosialisasi terkait upaya pencegahan penempatan ilegal pekerja migran asal Sulut. Seperti memberitahukan ke pemerintah di kabupaten/kota, jabatan atau posisi apa yang dibutuhkan untuk pekerja kita di luar negeri, dan pemberangkatannya harus prosedural. Kita juga pernah buat buku saku terkait pencegahan tersebut yang dibagikan ke lurah dan kepala desa,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan, perlu pendekatan yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. “Ini adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dibekingi pihak-pihak yang memiliki atribusi kekuasaan. Apabila dibiarkan, maka para korban yang mana 90 persen di antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi. Ya pemerintah daerah khususnya yang ada di kabupaten/kota harus tau betul akan masalah ini. Karena pintu pertama itu ada di kabupaten/kota. Jadi desa dan kelurahan berperan sangat penting,” katanya.

Benny juga memohon agar Menkopolhukam dapat mengorkestrasi perang total melawan sindikat penempatan PMI non prosedural tersebut. “Penempatan PMI secara ilegal adalah kejahatan luar biasa. Perlu kerja bersama semua pihak, serta penanganan dengan cara luar biasa dan pendekatan hukum multi doors. Kami memohon kepada Menko, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Mohon arahan agar seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja sama dengan BP2MI. Kami juga memohon pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/