MANADOPOST.ID – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2022, mulai diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulut.
Penyerahan LKPD unaudited tersebut dilakukan langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, yang diterima Diterima Kepala BPK Sulut Arief Fadillah. Usai menyerahkan LPKD tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan bahwa, pihaknya menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita sudah serahkan LKPD unaudited Pemprov Sulut. Semua proses keuangan telah kita lalui. Dan semua berjalan dengan baik. Tentu kita menargetkan bahwa bisa meraih opini WTP terhadap LKPD unaudited 2022. Tentu ada catatan-catatan yang memang diberikan. Tetapi sesuai instruksi Pak Gubernur Olly Dondokambey, itu harus menjadi prioritas untuk segera mungkin ditindaklanjuti,” katanya.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Selain Provinsi Sulut, bupati dan wali kota juga menyerahkan LKPD kepada BPK. Wagub Kandouw juga berharap seluruh bupati dan wali kota berkomitmen sekaligus mempersiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinya untuk mengikuti aturan pemeriksaan.
Menurut Wagub Kandouw, Gubernur Olly Dondokambey pun memberikan apresiasi kepada BPK Sulut yang telah melaksanakan kegiatan ini. “Tekad dan komitmen seluruh Pemda di Sulut yang paling penting sehingga apa yang diharapkan bersama dapat tercapai dalam hal penilaian dari BPK untuk seluruh daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Sulut Arief Fadillah menyatakan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen menyerahkan LKPD sampai hari ini, tinggal satu daerah yang ditunggu yakni Kabupaten Sangihe. “Kepada semua daerah tentu Pemprov Sulut dan 14 kabupaten/kota kita memberikan apresiasi karena telah menyerahkan LKPD 2022,” kuncinya. (ewa)
MANADOPOST.ID – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2022, mulai diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sulut.
Penyerahan LKPD unaudited tersebut dilakukan langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, yang diterima Diterima Kepala BPK Sulut Arief Fadillah. Usai menyerahkan LPKD tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan bahwa, pihaknya menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita sudah serahkan LKPD unaudited Pemprov Sulut. Semua proses keuangan telah kita lalui. Dan semua berjalan dengan baik. Tentu kita menargetkan bahwa bisa meraih opini WTP terhadap LKPD unaudited 2022. Tentu ada catatan-catatan yang memang diberikan. Tetapi sesuai instruksi Pak Gubernur Olly Dondokambey, itu harus menjadi prioritas untuk segera mungkin ditindaklanjuti,” katanya.
Selain Provinsi Sulut, bupati dan wali kota juga menyerahkan LKPD kepada BPK. Wagub Kandouw juga berharap seluruh bupati dan wali kota berkomitmen sekaligus mempersiapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinya untuk mengikuti aturan pemeriksaan.
Menurut Wagub Kandouw, Gubernur Olly Dondokambey pun memberikan apresiasi kepada BPK Sulut yang telah melaksanakan kegiatan ini. “Tekad dan komitmen seluruh Pemda di Sulut yang paling penting sehingga apa yang diharapkan bersama dapat tercapai dalam hal penilaian dari BPK untuk seluruh daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPK Sulut Arief Fadillah menyatakan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen menyerahkan LKPD sampai hari ini, tinggal satu daerah yang ditunggu yakni Kabupaten Sangihe. “Kepada semua daerah tentu Pemprov Sulut dan 14 kabupaten/kota kita memberikan apresiasi karena telah menyerahkan LKPD 2022,” kuncinya. (ewa)
