24.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Banner Mobile (Anymind)

Izin PT TMS Dari Mana? Ini Penjelasan Jabes Gaghana

- Advertisement -

MANADOPOST.ID – Polemik terkait masuknya PT Tambang Mas Sangihe (TMS), untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih terus terjadi. Bahkan isu masuknya PT TMS tersebut, menjadi perbincangan hangat di masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Lantas dari mana izin masuknya PT TMS ke Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ini penjelasan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana (JEG), saat diwawancarai media ini, saat dirinya melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Sulut, beberapa waktu lalu.

Menurut JEG, izin PT TMS diterbitkan Pemerintah Pusat. “Itu sudah izin Pemerintah Pusat. Kalau sudah izin pemerintah, berarti sudah harus didukung. Tidak mungkin kita berbeda dengan Pemerintah Pusat kan,” ungkapnya.

JEG juga mengatakan bahwa, jika Pemerintah Daerah, tidak mendukung izin pusat tersebut, maka kedepan akan menjadi masalah. “Jadi kalau Pemerintah Pusat sudah keluarkan izin, tidak mungkin kita berlawanan. Itu melawan Undang-Undang, jadi bermasalah,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Polemik terkait masuknya PT Tambang Mas Sangihe (TMS), untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, masih terus terjadi. Bahkan isu masuknya PT TMS tersebut, menjadi perbincangan hangat di masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Lantas dari mana izin masuknya PT TMS ke Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ini penjelasan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana (JEG), saat diwawancarai media ini, saat dirinya melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur Sulut, beberapa waktu lalu.

Menurut JEG, izin PT TMS diterbitkan Pemerintah Pusat. “Itu sudah izin Pemerintah Pusat. Kalau sudah izin pemerintah, berarti sudah harus didukung. Tidak mungkin kita berbeda dengan Pemerintah Pusat kan,” ungkapnya.

JEG juga mengatakan bahwa, jika Pemerintah Daerah, tidak mendukung izin pusat tersebut, maka kedepan akan menjadi masalah. “Jadi kalau Pemerintah Pusat sudah keluarkan izin, tidak mungkin kita berlawanan. Itu melawan Undang-Undang, jadi bermasalah,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/