MANADOPOST.ID— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sampai saat ini terus menunjukkan prestasi dalam pengelolaan anggaran keuangan.
Hal tersebut dibuktikan saat Pemprov Sulut yang dikomandoi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) kembali membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Dengan diraihnya opini WTP tahun 2021, Pemprov Sulut telah mencatatkan prestasi raihan sebanyak delapan kali berturut-turut. Tak hanya Pemprov, 15 kabupaten/kota juga turun membukukan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut.
Saat diwawancarai, Gubernur OD mengatakan bahwa, sebelum penilaian dilakukan telah dilaksanakan kerja sama antara Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota bersama BPK juga BPKP.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
“Itu maksudnya agar kita mengetahui apa saja kendala daerah yang belum bisa mendapatkan WTP. Itu kita carikan solusi bersama antara BPK dan BPKP. Dan ini hasilnya sekarang Pemprov dan 15 kabupaten/kota berhasil meraih opini WTP. BPK juga menyampaikan kepada saya bahwa selama proses dari awal semua berjalan bagus. Koordinasi mantap. Apa yang dimintakan langsung disiapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Pemprov Sulut maupun 15 kabupaten/kota,” katanya.
Namun menurut Gubernur OD diraihnya opini WTP secara keseluruhan pemerintah di Sulut, bukan suatu hal yang mudah.
“Kita sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Baik di Pemprov Sulut maupun di kabupaten/kota. Bukan langsung keluar hasil. Tapi semenjak penilaian, langsung kita koordinasikan dan lakukan perbaikan. Saat ini saya mendorong sinergitas yang baik dari kabupaten/kota. Apa yang diminta untuk perbaikan, langsung perbaiki dalam jangka waktu 60 hari. Dan tentu saya meminta agar terus melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” kuncinya. (ewa)
MANADOPOST.ID— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) sampai saat ini terus menunjukkan prestasi dalam pengelolaan anggaran keuangan.
Hal tersebut dibuktikan saat Pemprov Sulut yang dikomandoi Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK) kembali membukukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Dengan diraihnya opini WTP tahun 2021, Pemprov Sulut telah mencatatkan prestasi raihan sebanyak delapan kali berturut-turut. Tak hanya Pemprov, 15 kabupaten/kota juga turun membukukan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut.
Saat diwawancarai, Gubernur OD mengatakan bahwa, sebelum penilaian dilakukan telah dilaksanakan kerja sama antara Pemprov Sulut dan 15 kabupaten/kota bersama BPK juga BPKP.
“Itu maksudnya agar kita mengetahui apa saja kendala daerah yang belum bisa mendapatkan WTP. Itu kita carikan solusi bersama antara BPK dan BPKP. Dan ini hasilnya sekarang Pemprov dan 15 kabupaten/kota berhasil meraih opini WTP. BPK juga menyampaikan kepada saya bahwa selama proses dari awal semua berjalan bagus. Koordinasi mantap. Apa yang dimintakan langsung disiapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik Pemprov Sulut maupun 15 kabupaten/kota,” katanya.
Namun menurut Gubernur OD diraihnya opini WTP secara keseluruhan pemerintah di Sulut, bukan suatu hal yang mudah.
“Kita sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan. Baik di Pemprov Sulut maupun di kabupaten/kota. Bukan langsung keluar hasil. Tapi semenjak penilaian, langsung kita koordinasikan dan lakukan perbaikan. Saat ini saya mendorong sinergitas yang baik dari kabupaten/kota. Apa yang diminta untuk perbaikan, langsung perbaiki dalam jangka waktu 60 hari. Dan tentu saya meminta agar terus melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” kuncinya. (ewa)
