26.4 C
Manado
Wednesday, 5 October 2022

PT TMS Kelola Kondisi dan Fungsi Lingkungan Pertambangan: Reklamasi, Penormalan, dan Penghijauan

MANADOPOST.ID— PT Tambang Mas Sangihe (TMS) bakal bertanggung jawab mengelola kondisi dan fungsi lingkungan pada lokasi penambangan di Kabupaten Sangihe.

CEO PT TMS Terry Filbert menjelaskan, tanggung jawab pengelolaan itu akan berlangsung di saat dan pasca produksi. Diantaranya reklamasi dan kegiatan penormalan serta penghijauan lingkungan.
“Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kondisi lingkungan mutlak dilakukan perusahaan,’’ tegas pria yang akrab disapa Mr Terry itu.

Lanjutnya, PT TMS juga menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, teknologi PT TMS bisa menanganinya. “Itu semua sudah tersurat dalam Kontrak Karya. Lalu secara rinci termaktub dalam poin-poin dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) maupun Izin Lingkungan (IL) yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” urainya.

Adapun dokumen SKKL yang dikantongi PT TMS bagi kegiatan penambangan emas di Sangihe, dikeluarkan Pemprov Sulut melalui Dinas PMPTSPD dengan Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 dan ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD Fransiscus E Manumpil. Juga pada Izin Lingkungan (IL) pada Surat Keputusan Nomor 503/PMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang juga ditandatangani Manumpil.

Baca Juga:  GM PLN UIW Suluttenggo Launcing Si Lintar dan Edukasi Kelompok Belajar Pelangi di Kawasan TPA Sumompo
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Di situ disebutkan dengan jelas bahwa PT TMS akan mengelola dan melakukan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan penambangan sebagaimana tercantum dalam AMDAL. Kewajiban pengelolaan dampak tersebut menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan institusi. Misalnya disaat operasi produksi, akan dilakukan pengelolaan limbah batuan (waste dump). Batuan sisa lindihan akan ditempatkan pada lokasi yang sudah disiapkan, yaitu pada bagian utara pit dan di area pelindihan. Secara teknis, luas area ini sudah disiapkan sekitar 12 Ha.

Proses berikutnya sebagaiman tersurat dalam SKKL dan IL, sebelum membuang batuan sisa pelindihan, dibangun drainase yang dibuat dari batuan blok dengan menggunakan geomembrane. Pada dasarnya penanganan batuan waste dari pit memerlukan penanganan khusus dengan pertimbangan potensi air asam tambang dan kestabilan struktur dalam jangka waktu yang lama.
Soal pengelolaan lingkungan secara umum, PT TMS menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Baca Juga:  Pelanggan Kini Bisa Cek Estimasi Tagihan Listrik di PLN Mobile

“Perusahaan wajib membuat dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan PPLH kepada menteri, gubernur dan bupati,’’ kata Mr Terry.
 Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT TMS oleh karena kegiatan penambangan di Kabupaten Sangihe sebagaimana yang termuat dalam izin lingkungan, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada pemerintah.(*)

MANADOPOST.ID— PT Tambang Mas Sangihe (TMS) bakal bertanggung jawab mengelola kondisi dan fungsi lingkungan pada lokasi penambangan di Kabupaten Sangihe.

CEO PT TMS Terry Filbert menjelaskan, tanggung jawab pengelolaan itu akan berlangsung di saat dan pasca produksi. Diantaranya reklamasi dan kegiatan penormalan serta penghijauan lingkungan.
“Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kondisi lingkungan mutlak dilakukan perusahaan,’’ tegas pria yang akrab disapa Mr Terry itu.

Lanjutnya, PT TMS juga menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan, teknologi PT TMS bisa menanganinya. “Itu semua sudah tersurat dalam Kontrak Karya. Lalu secara rinci termaktub dalam poin-poin dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) maupun Izin Lingkungan (IL) yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” urainya.

Adapun dokumen SKKL yang dikantongi PT TMS bagi kegiatan penambangan emas di Sangihe, dikeluarkan Pemprov Sulut melalui Dinas PMPTSPD dengan Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 dan ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD Fransiscus E Manumpil. Juga pada Izin Lingkungan (IL) pada Surat Keputusan Nomor 503/PMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang juga ditandatangani Manumpil.

Baca Juga:  Puluhan Ribu Orang Teken Petisi Tolak Tambang Emas di Sangihe

Di situ disebutkan dengan jelas bahwa PT TMS akan mengelola dan melakukan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan penambangan sebagaimana tercantum dalam AMDAL. Kewajiban pengelolaan dampak tersebut menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan institusi. Misalnya disaat operasi produksi, akan dilakukan pengelolaan limbah batuan (waste dump). Batuan sisa lindihan akan ditempatkan pada lokasi yang sudah disiapkan, yaitu pada bagian utara pit dan di area pelindihan. Secara teknis, luas area ini sudah disiapkan sekitar 12 Ha.

Proses berikutnya sebagaiman tersurat dalam SKKL dan IL, sebelum membuang batuan sisa pelindihan, dibangun drainase yang dibuat dari batuan blok dengan menggunakan geomembrane. Pada dasarnya penanganan batuan waste dari pit memerlukan penanganan khusus dengan pertimbangan potensi air asam tambang dan kestabilan struktur dalam jangka waktu yang lama.
Soal pengelolaan lingkungan secara umum, PT TMS menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Baca Juga:  Realisasi APBN Sulut Masih Rendah

“Perusahaan wajib membuat dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan PPLH kepada menteri, gubernur dan bupati,’’ kata Mr Terry.
 Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT TMS oleh karena kegiatan penambangan di Kabupaten Sangihe sebagaimana yang termuat dalam izin lingkungan, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada pemerintah.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/