24.4 C
Manado
Minggu, 26 Juni 2022

Banner Mobile (Anymind)

Satgas Covid-19 Dinilai Tidak Tegas, Jubir: Penegakkan Prokes Ranahnya Aparat Hukum

- Advertisement -

MANADOPOST.ID— Sulawesi Utara termasuk salah satu dari 10 provinsi di Indonesia dengan kasus penularan Covid-19 tertinggi. Oleh karena itu, Sulut harus mampu meningkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Tapi, kenyataan di lapangan, masyarakat bumi Nyiur Melambai mulai abai terhadap prokes. Seperti diutarakan salah satu warga, Sandra Sambuaga, masyarakat Sulut sudah mulai ‘pandang enteng’. “Mungkin karena vaksin sudah ada, mulai masa bodoh. Di sini Satgas Covid-19 harus tegas menegakkan protokol kesehatan, jangan hanya imbauan saja tapi turun ke lapangan, ke tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan,” harapnya.
Lanjutnya, pemandangan warga yang tidak menerapkan prokes bisa disaksikan di rumah-rumah kopi dan rumah-rumah makan. “Kasus Covid-19 di Sulut meningkat terus. Dalam satu hari sampai tiga digit bertambah. Di media, ketua satgas memberikan informasi itu imbas dari Pilkada. Saya rasa mau apapun itu kalau ada ketegasan dari petugas, Covid kasusnya tidak akan banyak begini. Ini hanya karena tidak ada tindakan tegas dan saya kecewa,” ucapnya.
Karena itu, dirinya memohon pemerintah agar memperhatikan hal ini, turun ke lapangan, tunjukan ketegasan, sweeping yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Di tiap kelurahan itu baiknya ada relawan Covid. Berdayakan mereka yang paling terdepan dengan masyarakat untuk memonitor kegiatan di kampung. Jika kegiatan yang dibuat tidak menerapkan protokol kesehatan tegurlah yang bikin acara, ekonomi boleh berjalan tapi kan protokol itu harus diawasi,” tandasnya.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 dr Steven Dandel mengatakan, Kapolda Sulut sebagai wakil ketua Satgas Covid-19 pada 3 Desember lalu, bersama Kadinkes Sulut telah memberikan penegasan terkait hal ini. “Kebijakan satgas terkait hal ini sudah jelas. Jadi kalau masalah penegakkan hukum, ranahnya ada di aparat penegak hukum. Satgas Covid meliputi unsur sipil dan militer serta kepolisian,” singkatnya.(*)

MANADOPOST.ID— Sulawesi Utara termasuk salah satu dari 10 provinsi di Indonesia dengan kasus penularan Covid-19 tertinggi. Oleh karena itu, Sulut harus mampu meningkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes).

Tapi, kenyataan di lapangan, masyarakat bumi Nyiur Melambai mulai abai terhadap prokes. Seperti diutarakan salah satu warga, Sandra Sambuaga, masyarakat Sulut sudah mulai ‘pandang enteng’. “Mungkin karena vaksin sudah ada, mulai masa bodoh. Di sini Satgas Covid-19 harus tegas menegakkan protokol kesehatan, jangan hanya imbauan saja tapi turun ke lapangan, ke tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan,” harapnya.
Lanjutnya, pemandangan warga yang tidak menerapkan prokes bisa disaksikan di rumah-rumah kopi dan rumah-rumah makan. “Kasus Covid-19 di Sulut meningkat terus. Dalam satu hari sampai tiga digit bertambah. Di media, ketua satgas memberikan informasi itu imbas dari Pilkada. Saya rasa mau apapun itu kalau ada ketegasan dari petugas, Covid kasusnya tidak akan banyak begini. Ini hanya karena tidak ada tindakan tegas dan saya kecewa,” ucapnya.
Karena itu, dirinya memohon pemerintah agar memperhatikan hal ini, turun ke lapangan, tunjukan ketegasan, sweeping yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Di tiap kelurahan itu baiknya ada relawan Covid. Berdayakan mereka yang paling terdepan dengan masyarakat untuk memonitor kegiatan di kampung. Jika kegiatan yang dibuat tidak menerapkan protokol kesehatan tegurlah yang bikin acara, ekonomi boleh berjalan tapi kan protokol itu harus diawasi,” tandasnya.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 dr Steven Dandel mengatakan, Kapolda Sulut sebagai wakil ketua Satgas Covid-19 pada 3 Desember lalu, bersama Kadinkes Sulut telah memberikan penegasan terkait hal ini. “Kebijakan satgas terkait hal ini sudah jelas. Jadi kalau masalah penegakkan hukum, ranahnya ada di aparat penegak hukum. Satgas Covid meliputi unsur sipil dan militer serta kepolisian,” singkatnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/