24.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

Rolling Eselon II Pemprov Sulut Didepan Mata, Kapan Pelaksanannya?

MANADOPOST.ID – Tak lama lagi pergeseran kabinet kerja, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), akan terjadi. Pergeseran tersebut bakal terjadi pada jabatan-jabatan strategis yakni eselon II.

Hal ini dipastikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), Selasa (18/5) pagi saat diwawancarai koran ini.

“Untuk rolling itu tetap akan kita lakukan. Waktu pelaksanaan kan kita sudah tahu bersama. Ada aturan dan mekanismenya. Sesuai aturan harus dilakukan enam bulan setelah dilantik. Jadi hitung saja, enam bulan sejak kita dilantik pada Februari lalu. Itu adalah waktunya. Memang bisa dilakukan saat ini jika ada persetujuan dan rekomendasi dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi kita belum ngotot, dan tidak terburu-buru dalam pelaksanaan rolling ini,” ungkapnya.

Gubernur OD juga belum memastikan siapa saja eselon II yang akan dilakukan pergeseran kali ini.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Lihat saja pada hari rolling tersebut. Yang pasti ini adalah hal yang biasa. Kan penyegaran dalam rangka peningkatan performa kerja. Ini bukan hukuman. Malahan adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan baik. Kita saat ini sudah melakukan evaluasi terkait kinerja para eselon II. Mana yang sudah turun akan kita geser ke tempat yang baru. Salah satu yang paling utama kita nilai adalah serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika serapan bagus, maka jadi penilaian kita. Itu saja,” beber Gubernur OD.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Burhan Niode mengatakan, lompatan kinerja dalam SKPD sudah menjadi tuntutan yang bersifat wajib untuk dilakukan.

“Lompatan itu memang menjadi kewajiban, kalau tidak bisa, ya dicari yang lain. Karena struktur PNS apalagi di Pemprov Sulut kan banyak. Pejabat berkualitas dengan usia muda juga banyak. Tidak perlu takut kehilangan satu SDM. Masih banyak yang berkualitas. Jadi tahun 2021 ini harus menjadi evaluasi terhadap semua kinerja dan kesuksesan program. Jika tidak mampu, jangan pertahanan,” jelas Dosen Fisip Unsrat tersebut.

Niode juga menilai, sudah saatnya pemerintah kompetitif dalam memberikan jabatan bagi seorang pejabat. Tuntutan pemangkasan birokrasi, melalui sistem-sistem yang rumit menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu daerah juga harus beradaptasi dengan menerapkan hal yang sama.

“Jika pemerintah daerah tidak melakukan hal tersebut, maka saya yakin, SDM khususnya penyelenggara pemerintahan bakal tertinggal. Kalau ada penerapan seperti itu, di 2021, maka saya yakin kualitas pemerintahan di daerah bakal meningkat drastis. Dan sudah saatnya melakukan pemangkasan pada pejabat yang tidak produktif,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Tak lama lagi pergeseran kabinet kerja, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), akan terjadi. Pergeseran tersebut bakal terjadi pada jabatan-jabatan strategis yakni eselon II.

Hal ini dipastikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD), Selasa (18/5) pagi saat diwawancarai koran ini.

“Untuk rolling itu tetap akan kita lakukan. Waktu pelaksanaan kan kita sudah tahu bersama. Ada aturan dan mekanismenya. Sesuai aturan harus dilakukan enam bulan setelah dilantik. Jadi hitung saja, enam bulan sejak kita dilantik pada Februari lalu. Itu adalah waktunya. Memang bisa dilakukan saat ini jika ada persetujuan dan rekomendasi dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tetapi kita belum ngotot, dan tidak terburu-buru dalam pelaksanaan rolling ini,” ungkapnya.

Gubernur OD juga belum memastikan siapa saja eselon II yang akan dilakukan pergeseran kali ini.

“Lihat saja pada hari rolling tersebut. Yang pasti ini adalah hal yang biasa. Kan penyegaran dalam rangka peningkatan performa kerja. Ini bukan hukuman. Malahan adalah tanggung jawab yang harus dituntaskan dengan baik. Kita saat ini sudah melakukan evaluasi terkait kinerja para eselon II. Mana yang sudah turun akan kita geser ke tempat yang baru. Salah satu yang paling utama kita nilai adalah serapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika serapan bagus, maka jadi penilaian kita. Itu saja,” beber Gubernur OD.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Burhan Niode mengatakan, lompatan kinerja dalam SKPD sudah menjadi tuntutan yang bersifat wajib untuk dilakukan.

“Lompatan itu memang menjadi kewajiban, kalau tidak bisa, ya dicari yang lain. Karena struktur PNS apalagi di Pemprov Sulut kan banyak. Pejabat berkualitas dengan usia muda juga banyak. Tidak perlu takut kehilangan satu SDM. Masih banyak yang berkualitas. Jadi tahun 2021 ini harus menjadi evaluasi terhadap semua kinerja dan kesuksesan program. Jika tidak mampu, jangan pertahanan,” jelas Dosen Fisip Unsrat tersebut.

Niode juga menilai, sudah saatnya pemerintah kompetitif dalam memberikan jabatan bagi seorang pejabat. Tuntutan pemangkasan birokrasi, melalui sistem-sistem yang rumit menjadi pusat perhatian dari pemerintah pusat. Karena itu daerah juga harus beradaptasi dengan menerapkan hal yang sama.

“Jika pemerintah daerah tidak melakukan hal tersebut, maka saya yakin, SDM khususnya penyelenggara pemerintahan bakal tertinggal. Kalau ada penerapan seperti itu, di 2021, maka saya yakin kualitas pemerintahan di daerah bakal meningkat drastis. Dan sudah saatnya melakukan pemangkasan pada pejabat yang tidak produktif,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/