32.4 C
Manado
Rabu, 17 Agustus 2022

Sulut Koleksi 288 Miliar DAK Infrastruktur, Kadis PUPR Enggan Angkat Bicara

MANADOPOST.ID – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini mengoleksi 288 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini dibeberkan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Asiano Gammy Kawatu (AGK). Menurut AGK sapaan akrabnya, pihaknya sudah melakukan penginputan sejumlah data dan 25 persen dari 288 miliar, ditargetkan bisa cair pada Jumat esok. “Kita sudah melakukan penginputan hari ini (kemarin, Red) dan kita targetkan 25 persen dari 288 miliar DAK ini, akan cair pada Jumat. Karena proses pencairan DAK itu ada mekanisme yang diatur Pemerintah Pusat,” tuturnya, saat diwawancarai koran ini.

AGK juga mengatakan bahwa, dari kementerian memberikan batas waktu sampai 31 Agustus mendatang, kepada semua daerah untuk proses pencairan 25 persen dari nilai DAK. “Kalau kita itu kelengkapan dokumen itu sudah okey. Jadi mudah-mudahan segera tuntas semua, dan Jumat proses pencairan DAK sudah bisa dilakukan. Jadi dana ini adalah DAK fisik. Baik DAK penugasan maupun DAK akselerasi. Karena memang DAK ini kan paling besar ada di infrastuktur daerah. Nanti serapan untuk DAK ini akan kita genjot kedepannya,” sebut AGK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Sulut Adolft Tamengkel, enggan untuk bicara terkait realisasi infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan. Padahal Tamengkel, sebagai Kepala Penggunaan Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab penuh atas, pengelolaan keuangan negara yang notabenenya adalah uang dari rakyat, harus bisa mengedepankan asas transparansi. Namun dari upaya konfirmasi yang dilakukan koran ini di nomor WhatsApp +62 821-8723-xxxx, enggan untuk direspon.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menyayangkan akan tidak responsifnya pejabat pemerintah dalam menjawab isu-isu terkait transparansi dan pengguna anggaran. “Peran media disini sangat penting, adalah menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Namun jika ada oknum pejabat tinggi daerah, yang terkesan tidak mau untuk berkomentar akan hal tersebut, maka patut dipertanyakan ada apa? Apakah pejabat ini memiliki dedikasi dan loyalitas kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan? Ini harus dijawab pejabat tersebut,” bebernya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga menantang Gubernur Sulut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini adalah salah satu contoh pelayanan yang buruk dari pemerintah. Menjawab itu kan bukan perkara sulit. Tahu atau tidaknya masalah tersebut ya dijawab saja. Sementara dikoordinasikan dan sebagainya. Sedangkan pelayanan lewat online saja tidak dijalankan apalagi pelayanan secara langsung. Gubernur harus mengevaluasi kepala dinas ini,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), saat ini mengoleksi 288 miliar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Bumi Nyiur Melambai.

Hal ini dibeberkan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Asiano Gammy Kawatu (AGK). Menurut AGK sapaan akrabnya, pihaknya sudah melakukan penginputan sejumlah data dan 25 persen dari 288 miliar, ditargetkan bisa cair pada Jumat esok. “Kita sudah melakukan penginputan hari ini (kemarin, Red) dan kita targetkan 25 persen dari 288 miliar DAK ini, akan cair pada Jumat. Karena proses pencairan DAK itu ada mekanisme yang diatur Pemerintah Pusat,” tuturnya, saat diwawancarai koran ini.

AGK juga mengatakan bahwa, dari kementerian memberikan batas waktu sampai 31 Agustus mendatang, kepada semua daerah untuk proses pencairan 25 persen dari nilai DAK. “Kalau kita itu kelengkapan dokumen itu sudah okey. Jadi mudah-mudahan segera tuntas semua, dan Jumat proses pencairan DAK sudah bisa dilakukan. Jadi dana ini adalah DAK fisik. Baik DAK penugasan maupun DAK akselerasi. Karena memang DAK ini kan paling besar ada di infrastuktur daerah. Nanti serapan untuk DAK ini akan kita genjot kedepannya,” sebut AGK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Daerah Sulut Adolft Tamengkel, enggan untuk bicara terkait realisasi infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan. Padahal Tamengkel, sebagai Kepala Penggunaan Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab penuh atas, pengelolaan keuangan negara yang notabenenya adalah uang dari rakyat, harus bisa mengedepankan asas transparansi. Namun dari upaya konfirmasi yang dilakukan koran ini di nomor WhatsApp +62 821-8723-xxxx, enggan untuk direspon.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menyayangkan akan tidak responsifnya pejabat pemerintah dalam menjawab isu-isu terkait transparansi dan pengguna anggaran. “Peran media disini sangat penting, adalah menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Namun jika ada oknum pejabat tinggi daerah, yang terkesan tidak mau untuk berkomentar akan hal tersebut, maka patut dipertanyakan ada apa? Apakah pejabat ini memiliki dedikasi dan loyalitas kepada masyarakat dalam melakukan pelayanan? Ini harus dijawab pejabat tersebut,” bebernya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga menantang Gubernur Sulut untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Ini adalah salah satu contoh pelayanan yang buruk dari pemerintah. Menjawab itu kan bukan perkara sulit. Tahu atau tidaknya masalah tersebut ya dijawab saja. Sementara dikoordinasikan dan sebagainya. Sedangkan pelayanan lewat online saja tidak dijalankan apalagi pelayanan secara langsung. Gubernur harus mengevaluasi kepala dinas ini,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/