31.4 C
Manado
Rabu, 4 Agustus 2021
spot_img

Oknum Masyarakat Tolak Perumahan Subsidi! Ini Reaksi Sekkab-BMI-MANIS 

MANADOPOST.ID – Desus penolakan Perumahan Subsidi Griya Sea Lestari 5 di Desa Sea Kabupaten Minahasa oleh beberapa oknum masyarakat makin ramai. Hal ini terlihat ketika oknum masyarakat bersama dengan LSM dan Ormas melakukan berbagai aksi penolakan di lokasi proyek.

Penolakan ini dimulai sejak awal April 2021, untuk meredam aksi ini sebenarnya Pemkab Minahasa telah melakukan berbagai penjelasan dengan melibatkan berbagai OPD dari Dinas dan Badan yang ada di Kabupaten Minahasa. Terhitung sudah enam kali pihak Pemkab mengambil langkah mediasi yang humanis guna menjelaskan dengan rinci berbagai dokumen perizinan dan komitmen yang telah dipenuhi pengembang.

Ketika dimintai keterangan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Minahasa Frits Muntu pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa semua izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa kepada PT Bangun Minanga Lestari selaku pengembang Perumahan Griya Sea Lestari 5 telah sesuai aturan dengan kajian yang ada dan tidak ada aturan yang ditabrak oleh Pemerintah Kabupaten.

“Jika ada yang merasa keberatan, jika ada yang merasa dirugikan silahkan tempu jalur hukum dong. Jangan main hakim sendiri seperti penutupan jalan. Jangan bergaya sok berkuasa. Pemda mengeluarkan izin itu sudah sesuai dengan kajian yang ada,” tegasnya.

Berbagai alasan yang timbul dari aksi penolakan ialah adanya mata air yang telah menjadi keruh, dan adanya perusakan kawasan hutan serta bahaya banjir. Mendengar hal itu, secara terpisah Hukum Tua Desa Sea James Sangian pun langsung membantah.

“Tidak ada mata air yang keruh, hingga saat ini mata air masih jernih. Tidak ada juga perusakan kawasan hutan. Perlu ditegaskan bahwa pengembang telah menyiapkan lahan lebih dari 9000 m2 untuk dijadikan kawasan berhutan yang moderen,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa banjir di Desa Sea telah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan untuk menyikapi hal tersebut pihak developer telah membuat drainase yang besar untuk menangkal bahaya banjir. “Pengembang juga akan membuat sumur biopori dan embung di dalam kawasan perumahan, sehingga itu yang akan meminimalisir adanya air yang akan keluar dari kompleks perumahan. Itu semua sudah dikaji dalam dokumen Amdal,” jelasnya.

Sangian pun menambahkan bahwa saat ini di Provinsi Sulut lebih khusus di Desa Sea sedang digalakan PPKM untuk meminimalisir penderita covid 19. Ia meminta agar seluruh masyarakat untuk tidak berkumpul sehingga tidak terjadi kerumunan di Lokasi Proyek.

Salah satu Warga Desa Sea juga ketika ditanya mengenai aksi tersebut dengan tegas langsung mengatakan bahwa itu hanya sekelompok kecil yang menamakan masyarakat Desa Sea.

“Ini penolakan yang tidak berdasar. Jumlah masyarakat di Sea lebih dari 5000 orang. Yang hanya melakukan penolakan kurang lebih 30 orang, jauh sekali perbandinganya. Secara pribadi kami mendukung pemerintah. Ini program unggulan di pusat, harus didukung penuh,” ungkap Warga Sea yang tak mau namanya dikorankan.

Diketahui bahwa Perumahan Griya Sea Lestari 5 merupakan perumahan subsidi yang disediakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), telah mengantongi izin yang ada seperti Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Minahasa, Keterangan Penggunaan Lahan dari Dinas Pertanian, Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diterbitkan oleh BPN Minahasa, Persetujuan Ijin Lokasi dari Kadis DPMPTSP Kabupaten Minahasa, Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) dan Pertimbangan Teknis Penerbitan SKKL dari DLH Minahasa, Keputusan Kadis DPMPTSP tentang Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dikuatkan dengan Izin Lokasi serta Izin Lingkungan dari Lembaga OSS RI.

Selain itu juga terdapat pernyataan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Melalui surat telaahan teknis lokasi yang ditanda tangani oleh Kadis Rainier Dondokambey, S.Hut. yang dalam surat itu menggambarkan bahwa sesuai pengambilan titik koordinat, kawasan areal tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan, seperti yang dipermasalahkan oleh berbagai oknum masyarakat. Dengan adanya perizinan yang kuat membuat ormas lainya turut mengamankan proyek sejuta rumah Presiden Joko Widodo.

Pantauan media ini, Brigade Manguni Indonesia (BMI) dibawah pimpinan Tonaas Wangko Rocky Ronoko turun ke lokasi untuk mengamankan area tersebut, bahkan terlihat Tonas Wangko turut bermediasi dengan masyarakat untuk menuntaskan masalah tersebut.

Reaksi senada juga timbul dari Manguni Indonesia (MANIS) Sulut. Hes Sumual dalam kapsitas Ketua MANIS Sulut mengatakan sangatlah tidak elok ketika sebuah investasi yang sudah melengkapi seluruh persyarataan sesuai dengan aturan pemerintah, kemudian ditentang oleh oknum masyarakat bahkan menghalang-halangi proses konstruksi dengan memblokir alat berat untuk melakukan pelebaran jalan akses menuju lokasi pembangunan rumah bersubsidi yang adalah program sejuta rumah dari Presiden RI Joko Widodo untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Investasi ini berdasarkan hasil penelusuran dan Investigasi Manguni Indonesia, telah sesuai dengan aturan sebab memiliki izin lengkap bahkan dari pihak dinas kehutanan. Sehingga ketika melakukan penolakan harus benar-benar sesuai dengan prosedur, sebab investor ini melaksanakan usaha dengan melakukan langkah yang sesuai dengan amanat undang-undang,” kunci Hes Sumual Ketua Manis Sulut. (Balladewa Setlight)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru