22.4 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

Alokasi Hibah Pemerintah Libatkan BPK

MANADOPOST.ID – Alokasi hibah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) saat ini, melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Dilibatkannya BPK dalam setiap kegiatan hibah, agar pengelolaan keuangan semakin baik.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Selasa (22/6) kemarin. Menurut Kandouw, semua hibah serta refocusing anggaran langsung dipantau BPK. “Kan baru-baru ini BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas dana hibah Bantuan partai politik (Banpol). Itu adalah bukti bahwa BPK sudah dilibatkan langsung dalam setiap hibah yang dilakukan Pemprov Sulut. Karena itu saya memastikan bahwa, semua pengelolaan keuangan diawasi ketat. Jangan coba-coba bermain atau menyalahgunakan anggaran. Pasti akan diketahui,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan dana Covid-19 Wagub Kandouw menyampaikan bahwa gubernur mengingat-ingatkan lagi penggunaan dana Covid-19 ini, refocusing anggaran menjadi catatan, dan harus paralel dengan perwujudan dan pertanggung jawaban yang harus diawasi. “Dipertemukan dengan BPK saya sudah mengendorse atau mendorong kita sekalian untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam konteks kondusif dalam pengelolaan keuangannya. Pemprov Sulut sangat menyadari bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai administrasi bantuan keuangan partai politik masih belum sempurna, sehingga diharapkan BPK RI Perwakilan Sulut sebagai eksternal control dan menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaanya,” imbuhnya.

Bahkan menurut Kandouw, dari LHP Banpol yang diberikan BPK, diketahui bara catatan-catatan yang diberikan. “Seiiring dengan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, tentunya terdapat berbagai rekomendasi hal ini pasti menjadi fokus perhatian untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada. Kedepan tentu kita berharap agar semua proses hibah baik bantuan keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak, akan semakin baik. Kira memang saat ini sedang menuju proses pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua yang dilakukan mendapatkan pengawasan langsung,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Wagub Kandouw berharap, semoga jalinan koordinasi dan sinergitas antara Pemprov dan BPK yang terbangun akan terus terjaga. “Sehingga kita semua dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan daerah tercinta ini. Orang yang setia dengan hal-hal kecil pasti akan setia dengan hal-hal besar karena penggunaan dana harus paralel dengan peruntukan dan pertanggung jawaban yang jelas. BPK itu sangat memberikan bantuan atas proses pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Catatan-catatan yang diberikan BPK, membuat Pemprov terus berbenah jadi semakin baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai bahwa, sudah tepat Pemprov melibatkan BPK dalam setiap proses pengelolaan keuangan. “Kedepannya lakukan kerjasama yang melekat dengan KPK dan kejaksaan. Agar oknum-oknum yang ingin coba-coba bermain menjadi lebih takut. Serta proses pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut menjadi semakin baik. Nah apalagi terkait hibah Banpol. Banyak kan sering tidak memasukkan pertanggung jawaban, sudah tepat jika BPK, KPK dan Kejaksaan terlibat. Agar uang negara yang diberikan tetap dipantau,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Alokasi hibah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) saat ini, melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Dilibatkannya BPK dalam setiap kegiatan hibah, agar pengelolaan keuangan semakin baik.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Selasa (22/6) kemarin. Menurut Kandouw, semua hibah serta refocusing anggaran langsung dipantau BPK. “Kan baru-baru ini BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas dana hibah Bantuan partai politik (Banpol). Itu adalah bukti bahwa BPK sudah dilibatkan langsung dalam setiap hibah yang dilakukan Pemprov Sulut. Karena itu saya memastikan bahwa, semua pengelolaan keuangan diawasi ketat. Jangan coba-coba bermain atau menyalahgunakan anggaran. Pasti akan diketahui,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan dana Covid-19 Wagub Kandouw menyampaikan bahwa gubernur mengingat-ingatkan lagi penggunaan dana Covid-19 ini, refocusing anggaran menjadi catatan, dan harus paralel dengan perwujudan dan pertanggung jawaban yang harus diawasi. “Dipertemukan dengan BPK saya sudah mengendorse atau mendorong kita sekalian untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam konteks kondusif dalam pengelolaan keuangannya. Pemprov Sulut sangat menyadari bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya mengenai administrasi bantuan keuangan partai politik masih belum sempurna, sehingga diharapkan BPK RI Perwakilan Sulut sebagai eksternal control dan menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaanya,” imbuhnya.

Bahkan menurut Kandouw, dari LHP Banpol yang diberikan BPK, diketahui bara catatan-catatan yang diberikan. “Seiiring dengan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan, tentunya terdapat berbagai rekomendasi hal ini pasti menjadi fokus perhatian untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada. Kedepan tentu kita berharap agar semua proses hibah baik bantuan keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak, akan semakin baik. Kira memang saat ini sedang menuju proses pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Semua yang dilakukan mendapatkan pengawasan langsung,” ujarnya.

Wagub Kandouw berharap, semoga jalinan koordinasi dan sinergitas antara Pemprov dan BPK yang terbangun akan terus terjaga. “Sehingga kita semua dapat memberikan kontribusi positif untuk pembangunan daerah tercinta ini. Orang yang setia dengan hal-hal kecil pasti akan setia dengan hal-hal besar karena penggunaan dana harus paralel dengan peruntukan dan pertanggung jawaban yang jelas. BPK itu sangat memberikan bantuan atas proses pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Catatan-catatan yang diberikan BPK, membuat Pemprov terus berbenah jadi semakin baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Jhony Lengkong menilai bahwa, sudah tepat Pemprov melibatkan BPK dalam setiap proses pengelolaan keuangan. “Kedepannya lakukan kerjasama yang melekat dengan KPK dan kejaksaan. Agar oknum-oknum yang ingin coba-coba bermain menjadi lebih takut. Serta proses pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut menjadi semakin baik. Nah apalagi terkait hibah Banpol. Banyak kan sering tidak memasukkan pertanggung jawaban, sudah tepat jika BPK, KPK dan Kejaksaan terlibat. Agar uang negara yang diberikan tetap dipantau,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/