alexametrics
32.4 C
Manado
Kamis, 19 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Lengkap Berkas, Lelang Proyek Wajib Dipercepat

MANADOPOST.ID – Guna merangsang Pertumbuhan Ekonomi (PE) di tanah Bumi Nyiur Melambai, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2021, harus segera mungkin bergulir.

Bukan hanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), namun realisasi anggaran dan program di 15 kabupaten/kota wajib untuk dipercepat. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Dirinya meminta 15 kepala daerah agar bisa mengontrol masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar realisasi anggaran dan program dapat segera berjalan.

“Lengkap berkas dan semua dokumen lainnya, maka lelang proyek atau barang dan jasa lainnya wajib untuk dipercepat. Jangan tahan-tahan. Kalau bisa mulai, langsung dimulai. Apalagi di OPD Pemprov Sulut. Jika sudah lengkap dan sesuai aturan, langsung saja usul ke LPSE. Benar apa yang selalu diingatkan Pak Gubernur Olly Dondokambey, bahwa APBD itu sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah,” tuturnya.

Karena itu, saat ini ditegaskan Kandouw, OPD itu harus segera mungkin mengeluarkan belanja pemerintah. Baik barang maupun jasa.

“Yang penting sudah sesuai ketentuan semua langsung jalan. Banyak sektor akan hidup jika APBD itu berjalan maksimal. Ini juga harus jadi perhatian serius di 15 kabupaten/kota. Belanja pemerintah memang sudah harus dilakukan. Jangan sampai ditahan dan akhirnya tidak terserap. Saya itu selalu mewarning agar semua pekerjaan dilakukan dengan cepat. Jangan sampai di akhir tahun kejar-kejaran dan hasilnya tidak maksimal,” imbuhnya.

Tidak ada alasan juga ungkap Kandouw, belanja pemerintah itu di tahan. Pasalnya semua perencanaan telah disusun tahun yang lalu.

“Kan semua kinerja mereka itu menjadi bahan evaluasi kita. Pak gubernur sudah meminta pada rapat perdana, agar semua pekerjaan dilakukan segera mungkin. Yang sudah siap, langsung lelang dan kerjakan. Tidak boleh menunda-nunda. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana progres pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kepala penggunaan anggaran harus bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Stefanus Sampe juga meminta agar pemerintah lebih memiliki kepekaan dengan situasi saat ini. APBD yang menurut Sampe, notabenenya adalah uang rakyat, harus kembali berputar dan masuk kepada rakyat.

“Kalau ditahan-tahan, tidak akan bermanfaat. Disini peran gubernur dan bupati serta wali kota, diuji. Bagaimana mengeluarkan kebijakan dan mengawal semua itu, agar rakyat benar merasakan efek dari APBD. sudah saatnya APBD itu menyentuh rakyat, situasi semakin sulit,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Guna merangsang Pertumbuhan Ekonomi (PE) di tanah Bumi Nyiur Melambai, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk 2021, harus segera mungkin bergulir.

Bukan hanya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), namun realisasi anggaran dan program di 15 kabupaten/kota wajib untuk dipercepat. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Dirinya meminta 15 kepala daerah agar bisa mengontrol masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar realisasi anggaran dan program dapat segera berjalan.

“Lengkap berkas dan semua dokumen lainnya, maka lelang proyek atau barang dan jasa lainnya wajib untuk dipercepat. Jangan tahan-tahan. Kalau bisa mulai, langsung dimulai. Apalagi di OPD Pemprov Sulut. Jika sudah lengkap dan sesuai aturan, langsung saja usul ke LPSE. Benar apa yang selalu diingatkan Pak Gubernur Olly Dondokambey, bahwa APBD itu sangat penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah,” tuturnya.

Karena itu, saat ini ditegaskan Kandouw, OPD itu harus segera mungkin mengeluarkan belanja pemerintah. Baik barang maupun jasa.

“Yang penting sudah sesuai ketentuan semua langsung jalan. Banyak sektor akan hidup jika APBD itu berjalan maksimal. Ini juga harus jadi perhatian serius di 15 kabupaten/kota. Belanja pemerintah memang sudah harus dilakukan. Jangan sampai ditahan dan akhirnya tidak terserap. Saya itu selalu mewarning agar semua pekerjaan dilakukan dengan cepat. Jangan sampai di akhir tahun kejar-kejaran dan hasilnya tidak maksimal,” imbuhnya.

Tidak ada alasan juga ungkap Kandouw, belanja pemerintah itu di tahan. Pasalnya semua perencanaan telah disusun tahun yang lalu.

“Kan semua kinerja mereka itu menjadi bahan evaluasi kita. Pak gubernur sudah meminta pada rapat perdana, agar semua pekerjaan dilakukan segera mungkin. Yang sudah siap, langsung lelang dan kerjakan. Tidak boleh menunda-nunda. Apalagi di masa pandemik seperti ini. Nanti kita lihat bagaimana progres pekerjaan yang akan mereka lakukan. Kepala penggunaan anggaran harus bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Stefanus Sampe juga meminta agar pemerintah lebih memiliki kepekaan dengan situasi saat ini. APBD yang menurut Sampe, notabenenya adalah uang rakyat, harus kembali berputar dan masuk kepada rakyat.

“Kalau ditahan-tahan, tidak akan bermanfaat. Disini peran gubernur dan bupati serta wali kota, diuji. Bagaimana mengeluarkan kebijakan dan mengawal semua itu, agar rakyat benar merasakan efek dari APBD. sudah saatnya APBD itu menyentuh rakyat, situasi semakin sulit,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/