MANADOPOST.ID – Kendala modal yang banyak ditemui para nelayan, petani serta pelaku usaha kini mendapatkan solusi. Nelayan, petani serta pelaku usaha kedepannya, bakal mendapatkan modal produksi dan usaha.
Hal tersebut, dipastikan usai Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD), mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk 14 kabupaten/kota. Diketahui sebelumnya TPAKD Kota Bitung telah terbentuk. TPAKD tersebut disampaikan Gubernur OD, bakal berperan aktif dalam Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Tanah Bumi Nyiur Melambai. “TPAKD ini akan percepatan akses keuangan daerah. Ini tentunya sangat bagus. Karena akan mempercepat transaksi ekonomi di masyarakat,” tuturnya, Jumat (24/9).
Gubernur OD juga meminta agar TPAKD di 15 kabupaten/kota harus segera menindaklanjuti dan mendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik di masing-masing daerah. “Saya kira hal-hal ini perlu untuk kita percepat. Jadi lebih cepat lebih bagus. Sekarang TPAKD harus dekat dengan petani, nelayan serta pelaku usaha. Apalagi disektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor ini yang saya lihat unggul di semua daerah. Harus bisa ditingkatkan dan dimaksimalkan. Karena sektor ini yang survive dalam masa pandemik Covid-19. Jadi jika TPAKD dapat berperan maksimal, maka PE kita akan semakin naik kedepannya,” sebut Gubernur OD.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut) Darwisman. mengatakan, TPAKD ini adalah forum koordinasi, sehingga potensi daerah diselaraskan dengan perbankan serta asuransi sehingga dapat meningkatkan PE Sulut. “Harapannya mempercepat pembiayaan masyarakat kecil mikro dan mengendalikan rentenir. Nantinya pembiayaan ini memiliki bunga yang sangat rendah. Jadi selama ini, pinjaman nelayan petani pada rentenir, ini akan kita geser ke pihak perbankan. Agar potensi-potensi daerah ini bisa dimaksimalkan lagi. Petani, nelayan serta pelaku usaha mendapatkan pembiayaan yang murah,” sebutnya.
Darwisman juga mengatakan bahwa, TPAKD bakal berperan aktif dari hulu ke hilir. “Jadi mulai dari pinjaman atau pendanaan modal, hingga proses penjualan. Jika petani atau pedagang kesulitan untuk menjual, maka TPAKD ini akan masuk dan mendampingi. Nah petani ini akan dibiayai lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), jadi mereka hanya fokus saja untuk melakukan produksi tanpa perlu bingung soal dana. Karena kita lihat saat ini, walaupun ada pembiayaan informal dengan bunga yang tinggi, petani dan nelayan serta pelaku usaha masih bisa tetap survive. Apalagi jika ada pembiayaan yang murah. Tentu akan sangat menguntungkan bagi semua masyarakat di masing-masing daerah,” kuncinya. (Balladewa Setlight)
