28.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Pembebasan Lahan Hambat Pembangunan Sarana Air Baku KEK Likupang

MANADOPOST.ID – Sejumlah proyek penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Sulut terus digenjot. Salah satunya adalah Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dengan total anggaran Rp 52,3 miliar.

Ditargetkan akan selesai pada akhir tahun mendatang, nyatanya pembangunan ini terus mengalami kendala. Salah satunya adalah terkait pembebasan lahan. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Bastari saat ditemui tak memungkiri adanya kendala terkait proyek pembangunan yang berlangsung.

“Memang dalam pembangunan ada kendala terkait pembebasan lahan. Namun saat ini kita dalam tahap proses penyelesaian. Sehingga dalam pembangunan, tidak ada kendala,” kata Bastari.

Terkait pembebasan lahan, Bastari mengungkapkan ada beberapa titik dalam pembangunan yang pipa airnya akan melalui area pemukiman masyarakat. Namun, terkendala dengan izin masyarakat.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Ada 11 desa yang merupakan jalur dilawatinya pipa saluran air baku. Mulai dari Lumpias hingga Marinsow. Tapi ada masyarakat yang bersedia dilakukannya penggalian untuk saluran pipa pada lahan mereka, namun ada juga yang keberatan,” sebut Bastari.

Like Sendouw salah satu masyarakat yang berdomisili di Desa Likupang Satu Kabupaten Minut mengaku pembangunan penyediaan air baku yang dilakukan oleh pihak pengembang, memang tengah mengalami pro dan kontra.

Menurutnya, ada masyarakat yang tidak paham dengan pengeboran yang dilakukan. “Ada masyarakat yang belum paham dengan kegiatan yang dilakukan. Sehingga, pemerintah harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan setiap pembangunan yang dilakukan. Apalagi di desa banyak orang awam,” kata Sendouw.

Hal ini menurutnya penting, agar masyarakat turut berpartisipasi dan terbeban dalam pembangunan di daerah. “Butuh komunikasi yang baik, agar masyarakat paham. Apalagi ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Minahasa Utara,” terang Sendouw.

Diketahui, jalur pipa air baku yang dirancang sepanjang 24,4 km akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam menunjang KEK Likupang, dengan kapasitas 55 liter per detik.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bastari menyatakan diperlukannya fasilitasi antara pemerintah daerah setempat. “Kami sudah ada pendekatan dengan masyarakat. Tinggal kami minta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Karena pembangunan ini ada di kabupaten dan untuk kesejahteraan masyarakat di Minahasa Utara bahkan Sulut pada umumnya,” tutup Bastari. (des)

MANADOPOST.ID – Sejumlah proyek penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di Sulut terus digenjot. Salah satunya adalah Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang dengan total anggaran Rp 52,3 miliar.

Ditargetkan akan selesai pada akhir tahun mendatang, nyatanya pembangunan ini terus mengalami kendala. Salah satunya adalah terkait pembebasan lahan. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Bastari saat ditemui tak memungkiri adanya kendala terkait proyek pembangunan yang berlangsung.

“Memang dalam pembangunan ada kendala terkait pembebasan lahan. Namun saat ini kita dalam tahap proses penyelesaian. Sehingga dalam pembangunan, tidak ada kendala,” kata Bastari.

Terkait pembebasan lahan, Bastari mengungkapkan ada beberapa titik dalam pembangunan yang pipa airnya akan melalui area pemukiman masyarakat. Namun, terkendala dengan izin masyarakat.

“Ada 11 desa yang merupakan jalur dilawatinya pipa saluran air baku. Mulai dari Lumpias hingga Marinsow. Tapi ada masyarakat yang bersedia dilakukannya penggalian untuk saluran pipa pada lahan mereka, namun ada juga yang keberatan,” sebut Bastari.

Like Sendouw salah satu masyarakat yang berdomisili di Desa Likupang Satu Kabupaten Minut mengaku pembangunan penyediaan air baku yang dilakukan oleh pihak pengembang, memang tengah mengalami pro dan kontra.

Menurutnya, ada masyarakat yang tidak paham dengan pengeboran yang dilakukan. “Ada masyarakat yang belum paham dengan kegiatan yang dilakukan. Sehingga, pemerintah harus melakukan pendekatan dan pemahaman akan setiap pembangunan yang dilakukan. Apalagi di desa banyak orang awam,” kata Sendouw.

Hal ini menurutnya penting, agar masyarakat turut berpartisipasi dan terbeban dalam pembangunan di daerah. “Butuh komunikasi yang baik, agar masyarakat paham. Apalagi ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Minahasa Utara,” terang Sendouw.

Diketahui, jalur pipa air baku yang dirancang sepanjang 24,4 km akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam menunjang KEK Likupang, dengan kapasitas 55 liter per detik.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bastari menyatakan diperlukannya fasilitasi antara pemerintah daerah setempat. “Kami sudah ada pendekatan dengan masyarakat. Tinggal kami minta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Karena pembangunan ini ada di kabupaten dan untuk kesejahteraan masyarakat di Minahasa Utara bahkan Sulut pada umumnya,” tutup Bastari. (des)

Most Read

Artikel Terbaru

/