alexametrics
29.4 C
Manado
Sabtu, 23 Oktober 2021
spot_img

Pemprov Sulut Hadapi Perkara Hukum, Ada Apa?

MANADOPOST.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), saat ini sedang diperhadapkan dengan perkara hukum yang mengarah pada konflik perdata. Ada apa? Ayo simak.

Jadi hingga tahun 2021, Pemprov Sulut harus menghadapi 28 objek gugatan, yang tersebar di sejumlah institusi hukum atau lembaga peradilan, yakni Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA), Kasasi, Peninjauan Kembali hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum Sulut Flora Krisen, Selasa (25/5) kemarin, saat dihubungi via WhatsApp oleh media ini. “Jadi gugatan yang dilayangkan ke pemerintah, setiap tahunnya mengalami pertambahan. Ada 28 objek gugatan yang tengah berproses di pengadilan. Dari 28 objek gugatan, lebih didominasi oleh masalah sengketa tanah. Kasus gugatan lebih didominasi oleh masalah sengketa tanah,” tuturnya.

Karena itu Flora mengatakan bahwa, praktis mencuatnya berbagai kasus hukum ini, kian menambah daftar catatan dari Biro Hukum untuk menyelesaikannya. Di mana tanah negara, kerap menjadi objek gugatan. “Objek perkara yang sedang kita tangani adalah masalah tanah. Terutama yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat dan putusan penguasaan tanah,” ujarnya.

Flora juga mengatakan bahwa aset milik Pemprov Sulut tersebut harus diperjuangkan. Dan itu menjadi tugas dari Biro Hukum sebagai lawyer untuk menyelamatkan dan mengamankan aset negara. Karena itu dirinya mengatakan bahwa masih terus fokus untuk penanganan masalah hukum.

“Sebagai lawyer Pemprov Sulut, tentunya kami siap menghadapi setiap gugatan yang dilayangkan. Sebut saja seperti tanah di Kayuwatu, tepatnya di lokasi pameran yang masih berlanjut. Masalah tanah ini, dalam penguasaan, tetapi belum ada sertifikat. Juga lahan irigasi, yang melibatkan Balai Sungai sebagai tergugat. Untuk masalah tanah di Kayuwatu, dari tahun lalu telah diajukan sampai di Pengadilan Tinggi tidak diterima, lanjut kasasi dan kemudian dibuat gugatan baru,” jelasnya.

Krisen juga mengatakan dalam menangani kasus tanah, akan sangat terbantu, ketika objek yang disengketakan memiliki sertifikat. “Akan sedikit terbantu, apabila lahan yang disengketakan memiliki sertifikat. Untuk itu, penting sekali menginventarisir aset tanah, sebagai bukti kepemilikan tanah,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru