29.9 C
Manado
Jumat, 12 Agustus 2022

Pemprov Soroti Pelayanan Masyarakat Marginal

MANADOPOST.ID – Masyarakat yang termarjinalkan (kaum terpinggirkan, Red) di Indonesia ataupun di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sering luput dari pelayanan publik.

Baik masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, orang dalam gangguan jiwa, masyarakat yang tinggal dalam panti serta kaum anak dalam, masih sering terlupakan. Seharusnya kesamarataan pelayanan diberikan pada kaum termarjinalkan tersebut. Hal ini juga mendapatkan sorotan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Saat dikonfirmasi koran ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen meminta keseriusan instansi terkait dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang termarjinalkan.

“Memang biasanya kaum yang termarjinalkan ini hanya memiliki frekuensi jumlah yang kecil. Sehingga sering terlupakan atas sentuhan pelayanan dari pemerintah. Bukan hanya di Sulut. Bahkan dihampir semua daerah. Pelayanan publik kepada mereka, harusnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi saya minta kepada 15 daerah, untuk segera mengkoordinasikan langkah penanganan dan pelayanan publik bagi kaum marginal. Karena memang marginal ini ada banyak macam. Mulai dari kewilayahan serta kelompok sosial. Ini harus tetap diperhatikan pemerintah di 15 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Silangen mengatakan, sebenarnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulut telah memiliki program untuk menyentuh kaum marginal. Namun dari administrasi kependudukan masih mengalami sedikit hambatan dan itu berimbas pada pelayanan dasar. Karena itu Silangen meminta, agar pemerintah di 15 daerah untuk segera mungkin mendata berapa banyak kaum yang termarjinalkan di daerah masing-masing. Sehingga, pelayanan publik yang maksimal dapat menyasar ke kaum tersebut.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Jadi seperti pelayanan di panti. Saat ini terjadi, pelayanan hanya bersentuhan dengan panti itu sendiri. Masyarakat yang ada di dalamnya sering luput. Dari koordinasi kita juga, ternyata di Sulut ada suku anak dalam. Dan saat ini administrasi kependudukan belum tersentuh secara 100 persen ke situ. Ini kan berimbas pada layanan dasar. Mereka tidak terlayani baik jaminan kesehatan ataupun jaminan hukum lainnya. Ini juga bukan hanya tugas dinas sosial ataupun Pemprov Sulut. Kabupaten/kota memiliki peran yang besar di sini,” tuturnya.

Silangen juga menegaskan, bahwa pihaknya sudah akan menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penanganan kaum marginal di Sulut. Dirinya mengatakan, telah menginstruksikan beberapa OPD terkait untuk melakukan pendataan kaum termarjinalkan di daerah. Bukan hanya itu, Silangen juga membeberkan, sudah akan melakukan identifikasi terhadap beberapa suku anak dalam yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk melakukan komunikasi dan akan segera disentuh.

“Pelayanan kepada kaum marginal ini memang kita lakukan. Namun koordinasi dan standar pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Karena kan masing-masing OPD menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai. Koordinasi ini yang masih perlu ditingkatkan. Namun dalam waktu dekat sudah akan ada SK Gubernur terkait penanganan kaum marginal. Saya sudah instruksi OPD terkait untuk membuat SK tersebut. Pekan depan, sudah akan ada SK tersebut. Saya juga sudah minta OPD, untuk mencari beberapa suku anak dalam. Jika sudah ada data, kita akan kesana dan mencoba berkomunikasi,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Masyarakat yang termarjinalkan (kaum terpinggirkan, Red) di Indonesia ataupun di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sering luput dari pelayanan publik.

Baik masyarakat yang memiliki keterbelakangan mental, orang dalam gangguan jiwa, masyarakat yang tinggal dalam panti serta kaum anak dalam, masih sering terlupakan. Seharusnya kesamarataan pelayanan diberikan pada kaum termarjinalkan tersebut. Hal ini juga mendapatkan sorotan langsung dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Saat dikonfirmasi koran ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen meminta keseriusan instansi terkait dalam pelayanan publik kepada masyarakat yang termarjinalkan.

“Memang biasanya kaum yang termarjinalkan ini hanya memiliki frekuensi jumlah yang kecil. Sehingga sering terlupakan atas sentuhan pelayanan dari pemerintah. Bukan hanya di Sulut. Bahkan dihampir semua daerah. Pelayanan publik kepada mereka, harusnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Jadi saya minta kepada 15 daerah, untuk segera mengkoordinasikan langkah penanganan dan pelayanan publik bagi kaum marginal. Karena memang marginal ini ada banyak macam. Mulai dari kewilayahan serta kelompok sosial. Ini harus tetap diperhatikan pemerintah di 15 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Silangen mengatakan, sebenarnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulut telah memiliki program untuk menyentuh kaum marginal. Namun dari administrasi kependudukan masih mengalami sedikit hambatan dan itu berimbas pada pelayanan dasar. Karena itu Silangen meminta, agar pemerintah di 15 daerah untuk segera mungkin mendata berapa banyak kaum yang termarjinalkan di daerah masing-masing. Sehingga, pelayanan publik yang maksimal dapat menyasar ke kaum tersebut.

“Jadi seperti pelayanan di panti. Saat ini terjadi, pelayanan hanya bersentuhan dengan panti itu sendiri. Masyarakat yang ada di dalamnya sering luput. Dari koordinasi kita juga, ternyata di Sulut ada suku anak dalam. Dan saat ini administrasi kependudukan belum tersentuh secara 100 persen ke situ. Ini kan berimbas pada layanan dasar. Mereka tidak terlayani baik jaminan kesehatan ataupun jaminan hukum lainnya. Ini juga bukan hanya tugas dinas sosial ataupun Pemprov Sulut. Kabupaten/kota memiliki peran yang besar di sini,” tuturnya.

Silangen juga menegaskan, bahwa pihaknya sudah akan menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penanganan kaum marginal di Sulut. Dirinya mengatakan, telah menginstruksikan beberapa OPD terkait untuk melakukan pendataan kaum termarjinalkan di daerah. Bukan hanya itu, Silangen juga membeberkan, sudah akan melakukan identifikasi terhadap beberapa suku anak dalam yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk melakukan komunikasi dan akan segera disentuh.

“Pelayanan kepada kaum marginal ini memang kita lakukan. Namun koordinasi dan standar pelayanan masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Karena kan masing-masing OPD menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai. Koordinasi ini yang masih perlu ditingkatkan. Namun dalam waktu dekat sudah akan ada SK Gubernur terkait penanganan kaum marginal. Saya sudah instruksi OPD terkait untuk membuat SK tersebut. Pekan depan, sudah akan ada SK tersebut. Saya juga sudah minta OPD, untuk mencari beberapa suku anak dalam. Jika sudah ada data, kita akan kesana dan mencoba berkomunikasi,” tutupnya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/