MANADOPOST.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), saat ini dilibatkan secara langsung dalam peningkatan layanan Pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Tak main-main Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Daerah Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, dipercaya Pemkab Bolmut untuk secara langsung meresmikan Puspaga Kabupaten Bolmut. Peresmian Puspaga Bolmut yang dilakukan dr Devi, didampingi langsung Bupati Bolmut Depri Pontoh, Rabu (28/7) pagi. Puspaga tersebut didirikan di gedung wanita yang berlokasi di Desa Boroko Timur, Kabupaten Bolmut. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan forum anak Kabupaten Bolmut yang juga dilakukan langsung dr Devi. Bahkan dr Devi juga dipercaya membawakan materi terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam materinya, Kepala DP3A Daerah Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos menerangkan bahwa, jumlah anak dengan usia 0-17 tahun di Provinsi Sulut tergolong besar sekira 31 persen. Sedangkan untuk Kabupaten Bolmut menurut dr Devi, memiliki populasi anak sebesar 35 persen dari jumlah penduduk. Sehingga menurutnya, harus menjadi perhatian penting dari pemerintah agar pembangunan anak di Bolmut bisa dilakukan secara maksimal. "Yang utama adalah hak anak ini harus dijamin semua pihak. Karena telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU). Saya berharap agar semua hak pemenuhan anak bisa dimasukkan dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Sehingga anak dan perempuan di Kabupaten Bolmut semakin terlindungi," jelasnya. dr Devi juga mengatakan bahwa, dirinya bakal mendukung penuh Pemkab Bolmut untuk meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Pemerintah Pusat. "Kalau Bolmut sudah berhasil meraih KLA tentu ini sangat membanggakan. Peran Puspaga dan Forum Anak Daerah (FAD) di Kabupaten Bolmut harus aktif. Agar angka-angka kekerasan anak bisa ditekan. Karena tidak bisa dipungkiri permasalahan anak di Sulut, masih tinggi. Seperti angka perlawanan anak, dimana Sulut berada dalam rangking ke 11 se Indonesia. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus," jelasnya. Untuk Bolmut sendiri beber dr Devi dalam data, berada di posisi ketiga se Sulut terkait angka pernikahan anak. "Ini tentu termasuk tinggi. Saya ingin menyampaikan bahwa FAD dan pemerintah daerah harus kerja keras. Agar angka perkawinan anak bisa ditekan. Karena akan banyak dampak yang diterima anak jika melakukan perkawinan usia dini. Mulai dari tingkat putus sekolah, mengganggu kesehatan perempuan, bisa menyebabkan generasi stunting serta KDRT. Karena itu pembangunan anak di daerah harus terus didorong," bebernya. Sementara itu, Bupati Bolmut Depri Pontoh mengatakan bahwa, langkah dan upaya dalam perlindungan anak dan perempuan terus dilakukan Pemkab. Bahkan menurutnya, Pemkab meletakan pembangunan perempuan dan anak sebagai hal yang sangat penting dan strategis. "Itu juga tertuang dalam RPJMD, dimisi mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya. Arah kebijakan ini terus kita dorong dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang sesuai dengan kondisi daerah," jelasnya. Bahkan menurut Pontoh, semua permasalahan disiapkan solusi, terutama dalam upaya pemberantasan kekerasan perempuan dan anak. "Sebagaimana amanat UU, semua anak harus mendapatkan perlindungan. Nah kita sudah menyiapkan beberapa kebijakan, mulai dari membentuk berbagai wadah untuk menampung aspirasi anak serta melibatkan partisipasi anak dalam mendorong pembangunan daerah. Salah satunya dengan FAD di Kabupaten Bolmut. Ini adalah salah satu wujud dalam upaya perlindungan anak. Sehingga kita terus menjamin hak-hak anak di Kabupaten Bolmut bisa terus terjamin. Juga segala bentuk kekerasan kepada anak bisa kita antisipasi secara bersama," kuncinya. (Balladewa Setlight)