30.4 C
Manado
Jumat, 19 Agustus 2022

Dandes 1507 Desa Dipelototi! Optimalkan Penggunaan Siswaskeudes

MANADOPOST.ID – Penggunaan Dana desa (Dandes) di 1507 desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dipelototi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Bahkan pihak Inspektorat Daerah Sulut, turun langsung melakukan pengawasan Dandes.

Bahkan saat ini, pengawasan Dandes di 1507 desa, dipantau menggunakan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala, Senin (28/6) kemarin. Onibala juga mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa. “Dengan aplikasi Siswaskeudes ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi bisa terpantau penggunaan dana desanya. Ada rekam jejak digitalnya. Jadi tidak bisa berbohong, semua diketahui,” tuturnya.

Dengan adanya Siswaskeudes menurut Onibala, bertujuan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan proses pengawasan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. “Pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Jadi jika ini semua sudah transparan, maka pemanfaatan Dandes sudah makin tepat sasaran. Ini sangat baik dalam menjaga akuntabilitas anggaran di desa. Dan kita sangat suport,” bebernya.

Seiring kemajuan teknologi informasi menurut Onibala, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa. “Pemeprov Sulut, sangat mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes,dan mendorong agar para APIP di Provinsi Sulut dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini. Saya tentu meminta kepada APIP baik di Pemprov Sulut maupun di 15 kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri,” sebutnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Sementara itu, Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto mengatakan, besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan sudah harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa dapat efektif efisien dan akuntabel. “Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan teknik audit berbantuan komputer dan risk based audit,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun Pemda. “Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

MANADOPOST.ID – Penggunaan Dana desa (Dandes) di 1507 desa di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus dipelototi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Bahkan pihak Inspektorat Daerah Sulut, turun langsung melakukan pengawasan Dandes.

Bahkan saat ini, pengawasan Dandes di 1507 desa, dipantau menggunakan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Daerah Sulut Meiki Onibala, Senin (28/6) kemarin. Onibala juga mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa. “Dengan aplikasi Siswaskeudes ini mulai dari awal perencanaan sampai dengan evaluasi bisa terpantau penggunaan dana desanya. Ada rekam jejak digitalnya. Jadi tidak bisa berbohong, semua diketahui,” tuturnya.

Dengan adanya Siswaskeudes menurut Onibala, bertujuan agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan proses pengawasan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. “Pengawalan terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara di desa. Jadi jika ini semua sudah transparan, maka pemanfaatan Dandes sudah makin tepat sasaran. Ini sangat baik dalam menjaga akuntabilitas anggaran di desa. Dan kita sangat suport,” bebernya.

Seiring kemajuan teknologi informasi menurut Onibala, maka penggunaan aplikasi berbasis berbagai platform dapat dipilih sebagai bagian dari upaya mempermudah pengawalan terhadap keuangan desa. “Pemeprov Sulut, sangat mengapresiasi pengembangan Aplikasi Siswaskeudes,dan mendorong agar para APIP di Provinsi Sulut dapat menguasai penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi ini. Saya tentu meminta kepada APIP baik di Pemprov Sulut maupun di 15 kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kualitas dan kemampuan diri,” sebutnya.

Sementara itu, Kordinator Pengawasan (Korwas) Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP Edy Suharto mengatakan, besarnya dana desa yang digelontorkan pemerintah membuat pengawasan yang dilakukan sudah harus berbasis risiko, sehingga pengawasan penggunaan dana desa dapat efektif efisien dan akuntabel. “Aplikasi Siswaskeudes merupakan aplikasi yang digunakan APIP sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dengan pendekatan teknik audit berbantuan komputer dan risk based audit,” ungkapnya.

Sementara itu, Inspektur III Kementerian Dalam Negeri Elfin Elyas menyatakan, pembuatan aplikasi Siswaskeudes merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP. Pihaknya optimis kerja pengawasan akan lebih efektif lewat kolaborasi yang intens antar-instansi pemerintah baik di pusat maupun Pemda. “Segala hasil yang telah dicapai ini merupakan buah dari kolaborasi yang baik antara Kemendagri dan BPKP,” kuncinya. (Balladewa Setlight)

Most Read

Artikel Terbaru

/