29.9 C
Manado
Jumat, 7 Mei 2021
spot_img

Tak Mudah Berhentikan JAK, Ini Permintaan Kemendagri

MANADOPOST.ID—Sampai hari ini, ‘surat izin’ pemberhentian James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut tak juga turun dari Kemendagri. Walaupun berkas-berkas yang diminta Kemendagri sudah dikirimkan DPRD dan Pemprov Sulut, tapi tak memuluskan putusan paripurna pada 16 Februari itu.

Bahkan, Kemendagri sampai menyurati Gubernur Olly Dondokambey untuk memfasilitasi pembayaran gaji JAK, yang sudah dua bulan dipending Setwan. Menariknya, dalam surat tersebut terdapat salah satu poin yang menyebut surat Mendagri tanggal 16 Maret menegaskan jika usul pemberhentian JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut belum bisa diproses.

Terbaru, ketika pimpinan dan anggota DPRD Sulut menyambangi Kemendagri, terungkap permintaan Kemendagri yang harus dipenuhi Pemprov dan DPRD. Yakni Kemendagri RI meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD segera melengkapi dan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bagian tindak lanjut proses pengusulan pemberhentian JAK dari pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara.(*)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru