MANADOPOST.ID—Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, menegaskan bahwa pengawasan terhadap Program Makan Bergizi (MBG) merupakan hak semua pihak karena program tersebut menggunakan anggaran negara atau uang rakyat.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Siapapun boleh mengawasi, karena ini uang rakyat. Tapi lakukan dengan sopan dan elegan. Jangan sampai pengawasan justru mengganggu operasional,” ujar Pusung.
Menurutnya, pengawasan terbuka menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas program pemerintah. Ia bahkan menilai, jika ada pihak yang menolak diawasi atau tidak terbuka, maka hal tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau tidak mau diawasi, berarti ada yang tidak benar. Tapi cara mengawasinya harus tetap sesuai etika,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pusung menyinggung adanya temuan dugaan pemotongan anggaran sebesar Rp500 per porsi oleh salah satu pihak penyelenggara. Ia menilai, meskipun nominalnya kecil, hal tersebut tetap berdampak terhadap kualitas makanan yang diterima para siswa.
“Lima ratus rupiah itu sangat berpengaruh. Seharusnya bisa menambah kualitas makanan, baik dari sisi rasa maupun nilai gizi,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi langkah seorang guru yang melakukan pengawasan secara bijak dengan mendokumentasikan dugaan ketidaksesuaian tanpa menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan bentuk pengawasan yang tepat dan bertanggung jawab.
“Saya salut, karena dilakukan dengan elegan. Tidak membuat keributan, tetapi langsung melaporkan dengan bukti yang jelas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pusung menegaskan pengawasan publik sangat diperlukan untuk memastikan Program Makan Bergizi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan asupan gizi siswa secara merata.
Namun demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak keliru dalam menerjemahkan makna pengawasan. Tindakan yang berlebihan atau tidak beretika justru berpotensi menghambat jalannya program.
Program Makan Bergizi, transparansi anggaran, pengawasan publik, dan kualitas gizi siswa menjadi aspek penting yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif, namun tetap menjunjung tinggi etika dalam setiap proses pengawasan.
“Pengawasan itu perlu, bahkan wajib. Tapi tetap harus dilakukan dengan cara yang benar,” tandasnya.(gel)
Editor : Angel Rumeen