24.6 C
Manado
Jumat, 18 Juni 2021
spot_img

Pejabat di Sulut Dilarang Open House saat Idul Fitri

MANADOPOST.ID— Pejabat aparatur sipil negara (ASN), termasuk di Sulut, dilarang menggelar open house saat Idul Fitri. Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/SJ.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  mengatakan, instruksi itu perlu dikeluarkan setelah belajar dari tahun lalu. Saat itu, setelah momen-momen keagamaan, terjadi peningkatan kasus penularan Covid-19. ”Sehingga kepala daerah perlu melakukan antisipasi,” ujarnya kemarin (5/5).

Dalam SE tersebut, selain open house, Mendagri juga mengatur ketentuan bukber. Terkait itu, Tito meminta kepala daerah memastikan adanya pembatasan. Satu event bukber hanya boleh diikuti keluarga inti dengan maksimal tambahan lima orang luar.

Sementara untuk open house, Mendagri menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Sama seperti bukber, acara open house juga berpotensi mendatangkan kerumunan. ”Kepada seluruh pejabat ASN di daerah, dilarang melakukan open house atau halalbihalal,” imbuh mantan Kapolri tersebut.

Dengan terbitnya SE itu, SE Mendagri terkait hal serupa, yakni SE Nomor 450/2769/SJ tertanggal 3 Mei dan SE Nomor 800/2784/SJ pada tanggal 4 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam edaran sebelumnya, pembatasan sudah diterapkan untuk bukber.

Staf Khusus Mendagri Bidang Politik Kastorius Sinaga menambahkan, pembatasan bukber dan pelarangan open house semata-mata bertujuan untuk mencegah potensi kerumunan. Dia mengatakan, selama ini kegiatan open house kerap mengundang kehadiran banyak orang. Apalagi jika yang melakukan pejabat terkenal.

Kasto, sapaan akrabnya, mengingatkan, saat ini sudah ada tiga varian Covid-19 dari negara lain yang telah masuk. Tepatnya mutasi dari Inggris, India, dan Afrika Selatan yang sudah masuk ke Indonesia. Hal itu patut menjadi kewaspadaan semua pihak. ”Varian baru Covid bersifat cepat menular dan mematikan seperti kejadian di India,” ujarnya.

Sejauh ini varian baru itu bisa dijaga sehingga tidak ada lonjakan signifikan. SE Mendagri, kata Kasto, adalah salah satu upaya untuk mengingatkan kepala daerah agar tidak kendur. Dia meminta kasus kenaikan penularan yang sudah terjadi di Indonesia jadi pelajaran. ”Akibat lengah dan kendur dalam mengendalikan kerumunan, terjadilah tsunami Covid,” tuturnya.

Pemerintah berharap tren penurunan tingkat kasus infeksi bisa dipertahankan dengan disiplin protokol kesehatan. Sehingga pandemi dapat dikendalikan dan situasi ekonomi bisa dipulihkan. ”Kepala daerah sangat berperan dalam pengendalian dan peningkatan disiplin masyarakat tersebut,” pungkasnya. (jawapos)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru