alexametrics
24.4 C
Manado
Selasa, 17 Mei 2022
- Advertisement -spot_img

TAG

BPK

Talaud Cetak 6 Kali WTP dari BPK RI

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Jumat (13/5). Diketahui prestasi ini menjadi WTP enam kalinya diperoleh daerah itu secara beruntun, terhitung sejak LKPD TA 2016 silam. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Yohanis Kamagi AP MSi menerangkan, WTP keenam kalinya ini berkat semua pihak. "Kabupaten Kepulauan Talaud bisa kembali lagi meraih WTP ke 6 Kali berkat hasil bimbingan dari Bupati dan Wakil Bupati serta kerja keras semua perangkat darah dan ASN," singkatnya. (del)

BPK Beri Catatan ke Pemprov, DPRD: Ini yang Akan Kita Evaluasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi atas pengelolaan keuangan di tahun 2021. Ini adalah yang kedelapan kali berturut-turut pemprov meraih opini.

BPK Gagal Jalankan Fungsi, ICW: Kasus Korupsi Kerap Terjadi di Daerah Predikat WTP

Egi menegaskan, predikat WTP tidak menjamin bebas dari korupsi. Sebab penekanan yang diberikan oleh BPK adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan Standar Pelaporan Keuangan Negara.

Klaim Inisiatif Menyuap Auditor BPK dari Anak Buah, Ade Yasin: Saya Dipaksa Bertanggung Jawab

Ade mengklaim, inisiatif menyuap auditor BPK untuk mendapat predikat WTP datang dari anak buahnya. Sebagai pemimpin, ia mengaku harus bertanggung jawab atas ulah tersebut.

Terbongkar Penyebab Bupati Ade Yasin Diduga Lakukan Suap Ternyata Ingin Dapat Predikat WTP dari BPK

Menurut Firli, Bupari Bogor Ade Yasin diduga telah melakukan suap terhadap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

ASTAGA! Temuan BPK, Pemprov DKI Masih Bayar Gaji dan Tunjangan ASN yang Wafat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 862,7 juta.

Latest news

- Advertisement -spot_img
/