Komisi 4 DPRD Sulut menyesalkan Rp 13 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) untuk Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, tak digunakan dan harus dikembalikan ke kementerian.
Komisi IV DPRD Sulut beberapa waktu lalu mengecek pekerjaan pembangunan yang sumber dananya dari APBD DAK fisik reguler 2021 di SMK Prima Sejahtera Kotamobagu.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bitung nampaknya ada upaya untuk menggelapkan Rp3,7 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) dengan total senilai Rp48,7 miliar dari pemerintah pusat. Diketahui anggaran itu diplot untuk pembangunan RS Pratama Bitung.Â
Proses pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Bitung, bantuan Kementerian Kesehatan melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan total Rp48,7 miliar, dipastikan menuai kendala. Â
Pasalnya, kendati proses tender pembangunan RS Pratama sudah selesai, tetapi terinformasi jika anggaran pengadaan lahan baru diusulkan dalam APBD Perubahan 2021.
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, terkonfirmasi sementara melakukan pemeriksaan ke sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) secara terjadwal. Sebanyak 226 Kepala SMA se Sulut mulai diperiksa.
Informasi yang dihimpun Manado Post, pemeriksaan rutin tersebut berkaitan semua pola tata keuangan, termasuk di dalamnya mengenai penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020.
MANADOPOST.ID—Para kepala SMK, SMA dan SLB di Sulut kembali diingatkan agar mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 secara benar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dr Grace Punuh MKes, Selasa (10/11) kemarin.