Guna menciptakan pemerintahan yang lebih hebat, kepala daerah wajib melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Apalagi dalam upaya membenahi birokrasi agar lebih profesional.
Dalam kaitan itu, Pemerintah Kabupaten Minsel juga melakukan hal tersebut. Terbukti, Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar (FDW) diwakili Wakil Bupati Pdt. Petra Yani Rembang (PYR) melakukan konsultasi dan koordinasi langsung ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia di Jakarta.
Sebanyak 18 birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim masih menunggu rekomendasi pelantikan yang akan dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Birokrasi di Minsel wajib memiliki profesionalisme melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu Bupati Franky Donny Wongkar (FDW) bakal melaksanakan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minsel.
Hal itu pun mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
MANADOPOST.ID---Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) kabupaten Bolmut, Irianto Pontoh membeber, saat ini pihaknya mengantongi tiga laporan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
MANADOPOST.ID—Diduga tak netral, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Selatan (Minsel) memperlihatkan giginya. Terdapat 11 pejabat di lingkup Pemkab Minsel diperiksa dan langsung direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Mereka direkomendasikan melanggar netralitas sesuai UU 5/2014.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon tak main-main, mengawal pelaksanaan pesta demokrasi. Demi terciptanya Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.
MANADOPOST.ID—Berdasarkan rekomendasi KASN dan Surat Mendagri, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD), Rabu (22/7) melantik pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan bertugas di kabinetnya.
