Moeldoko

“Ini kan nggak ada hubungannya sama pemerintahan. Ini kan hubungan antara partai politik dengan pengadilan. Jadi, nggak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi, tidak relevan kalau saya mau mengomentari,” kata Moeldoko di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).

“Agar tidak tejadi apa itu menjadi isu-isu yang ke sana ke mari. Jadi sudah jelas perintah presiden,” tegas Moeldoko.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta ‘menolak’ gugatan atas dua permohonan banding yang diajukan KSP Moeldoko dan pendukungnya.

Anak Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Dilaporkan ke KPK, Moeldoko Langsung Beri Pembelaan

KSAD Jenderal Dudung Layak Calon Presiden, Dinilai Lebih Berpeluang dari Moeldoko, Wiranto, Gatot Nurmantyo, Ini Penyebabnya

Meski Mahkamah Agung (MA) sudah mengandaskan gugutan judicial review AD/ART Partai Demokorat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kubu Moeldoko tak kapok.

Kami juga akan terus memberikan dukungan moral dan semangat kepada kader Partai Demokrat yang menggugat melalui judicial review tersebut

Yusril mengaku, tidak lagi ada upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan setelah ada putusan dari MA.

Elite Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko karena dibayar Rp 100 miliar. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sula kubu Moeldoko, Azrin Duwila membantah tuduhan bahwa Yusril menerima bayaran Rp 100 miliar. Dia menyebut kubu AHY menuduh tanpa adanya bukti-bukti.

Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief , menyebut bahwa Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko karena dibayar Rp 100 miliar. Benarkah?