MANADOPOST.ID—Sempat menjadi polemik di internal DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ranperda Penegakan Hukum Covid-19 akan segera ditetapkan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.
MANADOPOST.ID—Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dinilai Fraksi Partai Demokrat (FPD) masih belum pro kepentingan rakyat.
