Terkait maraknya isu ‘doyan' kawin lagi atau poligami yang menghantam beberapa pejabat dan ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) ditanggapi anggota DPRD Boltim H Sunarto Kadengkang.
Pergantian Jabatan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) baru-baru ini dinilai bertentangan dengan Permendagri No 76 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Dukcapil.
Rolling kepala sekolah (kepsek) yang dilakukan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto di Desember 2021 lalu disinyalir menabrak aturan.
Berdasarkan proses evaluasi disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Tahun 2021, sebanyak 4 ASN di Kabupaten Boltim mendapatkan sanksi pemecatan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sebanyak 18 birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim masih menunggu rekomendasi pelantikan yang akan dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
