27C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

GPG Bakal Sebar Petisi Tolak SMSI 2021 ke 1.112 Jemaat GMIM

MANADOPOST.ID – Sebanyak 118 orang pendeta, penatua, syamas dan guru agama di lingkungan GMIM yang tergabung dalam Gerakan Peduli GMIM (GPG), menolak pelaksanaan Sidang Majelis Sinode Istimewa (SMSI) untuk perubahan Tata Gereja GMIM tahun 2016. SMSI 2021 ini direncanakan akan dilaksanakan 30-31 Maret mendatang.

Komunitas GPG yang beranggotakan sebagian besar pelayan khusus yang tersebar di Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan serta Tomohon tersebut sepakat menyampaikan penolakan SMSI dalam sebuah Petisi.

Dalam konferensi pers Senin (22/2), GPG telah melaunching petisi dan langsung ditandatangani. Petisi tersebut akan disebarkan ke 1.112 jemaat GMIM dan petisi yang telah ditandatangani akan ditempatkan dilingkungan publik untuk mendapatkan dukungan publik.

Dalam petisi yang ditujukan kepada BPMS GMIM, MPH-PGI, Gubernur Provinsi Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kapolda Sulut, Ketua DPRD Sulut, Kajati Sulut, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode, Anggota Majelis Sinode pada Sidang Majelis Sinode Tahunan, Sinode AM, Kompolnas, serta seluruh Pelayan Khusus se GMIM tersebut, GPG menyampaikan empat tuntutan mendasar.

“Pertama, GPG mendesak agar BPMS GMIM membatalkan rencana pelaksanaan SMSI tahun 2021. Kedua, GPG mendesak kepada BPMS GMIM untuk tetap melaksanakan keputusan SMSI ke 79 yang dilaksanakan di Grand Kawanua Kaiwatu tahun 2018 lalu, untuk menyiapkan revisi tata gereja yang nantinya akan ditetapkan pada tahun 2026 mendatang. Ketiga, pelaksanaan tata gereja yaitu tata dasar dan peraturan pelaksanaannya harus dilaksanakan secara murni dan konsisten, demi terciptanya keteraturan dalam kehidupan bergereja. Dan terakhir, GPG meminta kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Kepala Kepolisia Daerah (Kapolda) Sulut serta aparat terkait lainnya untuk tidak memberikan ijin penyelenggaraaan SMSI tahun 2021, karena sangat kontra-produktif dengan himbauan Presiden RI Joko Widodo yang secara intens dan masif terus mengsosialisasikan bahaya Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia,” ucap Dra Joice Worotikan, penatua di Jemaat Nazaret Matani Tomohon, saat membaca petisi menolak SMSI 2021.

Lanjutnya, sesuai data yang ada maka pelaksanaan SMSI tahun ini jika dilaksanakan akan melibatkan ribuan peserta utusan jemaat maupun wilayah. Dan, jika ini diijinkan untuk dilaksanakan oleh pihak berwenang, maka ini adalah tamparan hebat bagi Presiden Joko Widodo. “Jumlah peserta bisa membekang sampai tiga ribu orang. Apakah BPMS bisa menjamin kondisi ini,” tutur salah satu aktivis perempuan Sulut yang juga sebagai inisiator lahirnya GPG.

Diketahui, untuk melaksanakan SMSI bukan wewenang ketua wilayah, tapi 2/3 utusan resmi jemaat-jemaat dalam persidangan sinode yang digelar empat tahunan sekali. Bila SMST merasa ada hal-hal yang perlu diadakan penyesuaian dalam Tata Gereja maka SMST berhak mengusulkan diadakan SMSI untuk dipertimbangkan oleh SSI.

Dikatakan, mantan wakil sekretaris PGI Pdt Lisye Makisanti STh MSi, bahwa apabila peserta SSI menganggap perlu diadakan SMSI berdasarkan pertimbangan awal SMST, maka SSI putuskan untuk melakukan SMSI diawali dengan menugaskan bidang APP membuat kajian.

Draft yang dibuat oleh APP yang telah mulai dikaji oleh BPMS selanjutnya kata Pendeta Lisye, dikirimkan ke seluruh jemaat untuk dikaji, dibahas, bahkan digumuli dan doa. “Mungkin draft itu ada tambahan-tambahan penyempurnaan oleh jemaat kemudian dikompilasi oleh peserta sidang utusan jemaat dan wilayah. Kajian itu selanjutnya dikirim ke BPMS dan sekali lagi bidang APP mengkompilasi usul dari jemaat-jemaat. Oleh sebab itu, perlu waktu cukup untuk menetapkan kapan pelaksanaan SMSI. Jadi, kalau hanya ketua wilayah yang setuju baik draft perubahan Tata Gereja dan waktu pelaksanaan SMSI, maka SMSI tersebut dinilai cacat hukum,” terangnya.

Dirinya juga merasa sedih dengan kenyataan ini. “Sebab belum pernah terjadi dalam sejarah GMIM. Mari kita letakan SMSI atau SSI sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bagi tembaga atau organisasi prestisius seperti GMIM. Jangan kita jadikan lembaga yang Kepalanya adalah Yesus Kristus, untuk melegitimasi keinginan sekelompok orang,” ujarnya.

Dari aspek medis, mantan Sekretaris PKB Jemaat GMIM Riedel Wawalintoan Tondano dr Royke Burhan menuturkan, jumlah peserta yang hadir dalam pelaksanaan SMSI diperkirakan bisa mencapai dua ribuan orang karena peserta SMSI adalah utusan jemaat dan wilayah.

“Apabila kegiatan SMSI ini dilaksanakan maka sangat rentang terhadap munculnya kluster baru penyebaran Covid-19 di Sulut, dan kondisinya akan membahayakan keselamatan jemaat dan masyarakat. Jika sudah tertular, maka secara otomatis peserta yang akan pulang yang terdiri dari pendeta, penatua dan syamas sudah pasti akan membawa virus kepada keluarga bahkan di jemaat masing-masing. Kalau sudah seperti ini, maka ini akan menjadi momentum yang paling menyedihkan di Sulut dikala pemerintah sementara giat-giatnya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia termasuk sudah pasti akan menciptakan kluster baru di Sulut,” jelas dr. Royke.

Disambung, Pendeta Ricky Pitoy Tafuama, salah satu inisiator lahirnya GPG, mengatakan petisi yang disampaikan kepada BPMS GMIM termasuk para stakeholder di provinsi Sulut ini sebagai upaya untuk ‘menyelamatkan’ GMIM sebagai sebuah institusi keagamaan di dunia yang menjawab panggilan pelayanan berdasarkan takut akan Tuhan Yesus.

“Ini adalah panggilan iman dari Pendeta, Penatua, Syamas maupun anggota jemaat yang memiliki integritas untuk tetap menjaga GMIM sebagai sebuah wadah untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena ini adalah panggilan iman, maka gerakan ini murni tanpa diboncengi, tanpa ada unsur kepentingan dari siapapun dan tanpa paksaan dari manapun,” tutur Pendeta Ricky.

“Yang kami lakukan ini adalah aksi damai. Mengemukakan petisi adalah hak anggota jemaat. Kami setuju dengan perubahan tata gereja tapi ikutlah mekanisme nanti tahun 2026 sesuai hasil keputusan SMSI ke 79,” tutupnya.(mpid)

Artikel Terbaru