PhotoMANADOPOST.ID— DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (10/8) menetapkan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay dan Billy Lombok.
Photo
Rapat paripurna yang dilaksanakan dengan memadukan kehadiran fisik dan virtual itu, ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw, Sekprov Edwin Silangen, Sekretaris DPRD Glady Kawatu, dan jajaran SKPD Pemprov.
Photo
Ketua Pansus Pembahas Rancangan RPJMD Vonny Paat mengatakan, ranperda ini dibahas bersama dengan anggota pansus dan diusahakan secepatnya, sebelum batas waktu yang jatuh pada 15 Agustus mendatang.
Photo
“Sejak awal kami komitmen untuk cepat membahas RPJMD. Sesuai dengan pantun yang disampaikan Pak Wagub waktu lalu, jangan sampai didahului kabupaten/kota,” kata legislator dapil Minahasa-Tomohon ini.
Photo
Lebih jauh dia menyampaikan, sedikitnya ada 8 catatan yang dihasilkan dalam pembahasan antara pansus dan pihak eksekutif. Yakni di antaranya menyebut jika RPJMD 2021-2026 dari aspek yuridis sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian RPJMD merupakan implementasi visi dan misi kepala daerah, selaras dengan major project RPJMN 2020-2024 yang nantinya dijabarkan dalam penyusunan RKPD APBD provinsi.
Photo
Panitia khusus juga sepakat menyelaraskan dan mensinergikan antara sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator dalam program pembangunan daerah. Nantinya itu akan menjadi instrumen penyusunan renstra perangkat daerah, RKPD dan renja perangkat daerah setiap tahun anggaran.
Photo
Pemerintah provinsi harus menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan program dan kegiatan. Dikarenakan lokasi pembangunan berada di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Selanjutnya, mengedepankan sektor kesehatan, pendidikan, usaha mikro kecil menengah, perikanan, pertanian dan peternakan, dimana sektor ini sangat berhubungan langsung dengan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Photo
Harapan pansus, setelah RPJMD ini ditetapkan, visi pembangunan yakni Sulut maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana visi tersebut kemudian diterjemahkan dalam 5 misi.
Ke depan untuk perangkat daerah yang mampu menunjukan kinerja yang baik di masa pandemi Covid-19, penganggaran program dan kegiatan dapat di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
Photo
Terakhir, aset-aset daerah harus diamankan secara hukum. Yang belum bersertifikat harus bisa dibuatkan. Agar ke depan dalam rencana pembangunan, sudah tidak ada masalah lagi, tidak ada lagi hambatan yang ditemukan jika aset daerah sudah aman. Karena ini juga yang menjadi sorotan bpk agar aset diperhatikan.
Dalam paripurna ini dilakukan penandatanganan berita acara, antara pihak eksekutif dan legislatif terkait pengesahan ranperda menjadi Perda RPJMD Tahun 2021-2026.(*)