Masuk Prioritas, DPRD Provinsi Sulut Mantapkan Pembahasan Ranperda Haji


Setelah beberapa waktu lalu merampungkan Ranperda Prakarsa terkait Danau Tondano, kali ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulut sedang mematangkan Ranperda soal Haji. Ini disampaikan langsung Ketua Bapemperda DPRD Sulut Careig Naichel Runtu (CNR).

Menurut dia, pembahasan tahapan Ranperda Haji sudah disiapkan sejak lama. Sekarang ini sedang dimantapkan. “10 Juni 2024 akan rapat bersama tim ahli. Untuk harmonisasi dan finalisasi naskah akademik draft Ranperda Haji,” beber politikus Partai Golkar ini.

Menurutnya, tahapan tersebut sudah perintang undang-undang yang harus ditaati. Selanjutnya pada 24 Juni 2024, Bapemperda selaku pengusul akan menjelaskan berkaitan dengan Ranperda prakarsa DPRD ini di rapat internal.

“24 Juni sampai 6 Juli 2024 dilakukan penyampaian draft Ranperda kepada pihak eksekutif untuk dilakukan pencermatan oleh biro hukum. Setelah itu, eksekutif akan menyampaikan kembali kepada DPRD berkaitan dengan hasil dari pencermatan itu untuk ditindaklanjuti pada tahapan pertama,” tuturnya.

Kemudian 8 Juli 2024, akan ada pembicaraan tingkat pertama di rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Ranperda oleh pengusul dan pendapat gubernur. “Jadi, Bapemperda selaku pemrakarsa akan menyampaikan penjelasan tentang Ranperda Haji ini. Dan akan mendengarkan tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap pendapat Gubernur. Berikutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus (Pansus),” ucapnya.

Ia menambahkan, 6 Juli-16 Juli 2024 akan ada pembahasan Pansus bersama tim eksekutif dan tim ahli, termasuk Kementerian Agama dalam negeri. “Mereka diundang sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, yaitu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(ADV)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

