DPRD Sulut Kebut Pembahasan Ranperda Danau Tondano, Tuntas Sebelum Akhir Periode

“Kami melakukan konsultasi tahapan awal dan ada beberapa catatan-catatan perubahan termasuk Permen Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Perlindungan Danau Tondano. Itu suatu kewajiban yang harus dimasukkan di Ranperda,” ungkap Ketua Pansus Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano ini.

Dalam pembahasan awal tersebut, pihak-pihak terkait turut diundang. Termasuk Kementerian PUPR dalam hal ini Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Biro Hukum Pemprov Sulut, Dinas Pariwisata, Pemkab Minahasa, serta jajaran hingga camat terkait.

“Terkait dengan keterlibatan Pemprov, karena ini ranperda inisiatif DPRD jadi dihadiri Biro Hukum, ada kepala Dinas Pariwisata, Balai Sungai juga ada. Karena itu kewenangan dari Balai Sungai, kita (DPRD) tugasnya untuk melestarikan dan melindungi, bukan masuk pada konteks yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,” ujarnya.

CNR memberikan apresiasi kepada Sekkab Minahasa Dr Lynda Watania yang telah menghadirkan seluruh jajaran pemerintah, termasuk Asisten II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta tujuh camat yang terkait. “Tadi saya memberikan apresiasi kepada Ibu Sekda Dr. Lynda Watania yang sudah menghadirkan seluruh jajaran pemerintah baik Asisten II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahkan seluruh camat, ada tujuh camat yang terkait,” sebut legislator dari dapil Minahasa-Tomohon ini.

Ranperda ini ditargetkan selesai sebelum masa jabatan anggota DPRD Sulut periode 2019-2024 berakhir. “Nantinya pembahasan itu akan kita kembangkan secara lebih lanjut. Kita targetkan Ranperda Danau Tondano ini selesai sebelum periode 2019-2024 berakhir, paling lambat tanggal 30 atau 31 Agustus 2024,” katanya.

Pembahasan Ranperda ini akan dilanjutkan hari ini. Yang akan masuk pada pembahasan pasal per pasal. “Kami berharap semua pihak yang terundang, baik dari pihak balai, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Minahasa, dapat hadir supaya kita bisa membahas bersama,” harap CNR.

Sambungnya, tim ahli dari Bapemperda, tim ahli DPRD Sulawesi Utara akan bersama-sama merumuskan persoalan-persoalan dan bisa menyelesaikan serta menghadirkan suatu perda yang berpihak pada Danau Tondano.(adv)