MANADOPOST.ID—Dalam upaya penanganan, penertiban, dan penyelamatan aset barang milik daerah (BMD), khususnya kendaraan bermotor roda dua dan empat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Utara.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan surat kuasa khusus (SKK) antara Bupati Joune Ganda dan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, I Gede Widhartama yang berlangsung di aula serbaguna kantor Kejari Minut pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Kajari Minut, I Gede Widhartama, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara atas kepercayaan yang diberikan kepada Kejari Minut sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara dalam bentuk aset milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, penandatanganan SKK ini menjadi dasar bagi JPN Kejari Minut untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan permasalahan aset-aset pemerintah daerah yang saat ini diduga berada di pihak lain atau tidak diketahui keberadaannya.
“Pemulihan dan pelacakan aset-aset negara merupakan salah satu prioritas penegakan hukum yang juga menjadi perhatian Kejaksaan di tingkat pusat hingga daerah. Dengan dipulihkannya aset-aset negara tersebut, diharapkan terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” ujar I Gede Widhartama.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, menjelaskan bahwa penandatanganan SKK ini bertujuan memberikan kuasa kepada Kejari Minut sebagai pengacara negara dalam upaya penyelamatan dan pemulihan aset barang milik daerah, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. “Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan kuasa kepada Kejaksaan Negeri selaku pengacara negara untuk membantu upaya-upaya pemerintah dalam penertiban dan penyelamatan aset milik daerah yang masih dikuasai pihak ketiga, sehingga kita dapat kembali memanfaatkannya,” tegas Joune Ganda.
Sebagai informasi, saat ini terdapat sekitar 65 jenis kendaraan roda empat dan roda dua yang telah terinput dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Utara. Namun, penguasaan atau penggunaan barang tersebut masih berada di pihak lain, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berdampak pada pemenuhan indikator penilaian Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD). Kendaraan-kendaraan tersebut dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Minahasa Utara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Turut hadir dalam penandatanganan tersebut, Sekretaris Daerah Novly Wowiling, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Minut, Asisten III Rivino Dondokambey, Kepala BKAD Carla Sigarlaki, Direktur Utama PUD Klabat, serta para kepala OPD Pemkab Minut. (jen)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!