MANADOPOST.ID—DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut tahun 2025.
Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD yang memimpin rapat paripurna, Rabu (4/9) ini meminta perwakilan lima fraksi untuk memberikan pemandangan umum terhadap ranperda tersebut. Sebelum akhirnya diputuskan DPRD Sulut siap bahas ranperda APBD 2025.
“Lima fraksi akan menyampaikan pemandangan umum terhadap ranperda ini,” ucap Silangen. Disusul dengan pendapat masing-masing fraksi yang diwakili jurubicara.
Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Vonny Paat. Menurut dia, meski ada beberapa catatan namun fraksi ini bersedia membahas ranperda tersebut.
Diikuti Fraksi Partai NasDem yang disampaikan langsung ketua fraksi Nick Adicipta Lomban.
“Kami Fraksi NasDem bersedia menyetujui ranperda ini dibahas dengan beberapa catatan yang akan kami serahkan secara tertulis,” beber Lomban.
Dia mengingatkan dalam APBD 2025 harus mengutamakan kepentingan publik. Senada diutarakan Fraksi Partai Golkar melalui jurubicara Careig Naichel Runtu (CNR).
Menurut dia, ada catatan-catatan dari fraksi yang wajib jadi perhatian khusus pemerintah.
“Namun harus diakui, di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan wagub Steven Kandouw, Sulut menjadi daerah yang maju,” sebut CNR.
Fraksi Partai Demokrat oleh ketua fraksi Hendrik Walukouw juga mengingatkan peran pemerintah di sejumlah sektor penting masyarakat.
“Harus jadi pertimbangan penting dalam menyusun ranperda APBD ini,” tegasnya.
Kemudian Fraksi Nyiur Melambai melalui jurubicara Amir Liputo mengingatkann anggaran untuk penyelenggaraan haji. Dimana ranperda tersebut sudah berada di Kemendagri untuk dievaluasi. “Harus dianggarkan di APBD 2025,” ucapnya.(adv)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!