MANADOPOST.ID—Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 resmi memulai pembahasan intensif bersama seluruh mitra kerja dari Komisi I hingga IV.
Dipimpin Ketua Pansus Haji Amir Liputo SH rapat yang berlangsung sejak 10 April 2025 itu menyentuh banyak isu penting mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sampai nasib tenaga honorer.
“Pembahasan LKPJ ini bukan hanya soal laporan, tapi bagaimana memastikan apa yang dilaporkan sesuai dengan fakta di lapangan,” tegas Amir Liputo.
Pembahasan dengan mitra Komisi I misalnya, dihadiri berbagai instansi seperti BKD, Inspektorat, Diskominfo, Kesbangpol, Biro Hukum hingga Satpol PP. Salah satu sorotan penting datang dari Kadis Kominfo Sulut Steven Liow yang merespons permintaan Pansus terkait penguatan sistem satu data. Legislator meminta agar pusat data terintegrasi diwujudkan agar layanan publik jadi lebih efisien dan akurat.
“Command center dan media center harus menjadi pusat kontrol informasi publik, bukan hanya simbol,” tegas salah satu anggota dewan dapil Manado.
Dalam rapat yang berlangsung hingga larut malam, Cindy Wurangian dan Inggrid Sondakh juga mempertanyakan status guru honorer dan THL yang tidak masuk database. Kepala BKD Jimmy Kumendong menegaskan guru honorer di luar Dapodik tidak bisa dibayarkan karena berisiko temuan BPK. Ia juga menjelaskan THL yang dirumahkan mengikuti instruksi Kemendagri, dan status P3K masih menunggu SK dari BKN.
Sorotan juga datang dari Pierre Makisanti terkait distribusi dana hibah. Ia meminta Kesbangpol tidak pilih kasih dan memastikan semua ormas mendapatkan alokasi adil dengan pelaporan yang transparan. Kepala Kesbangpol Alexander Suak menyebut masukan itu akan disampaikan ke pimpinan.
Dalam bidang perencanaan, Dhea Lumenta mengungkap pentingnya transparansi realisasi pokok-pokok pikiran (pokir). Kepala Bappeda Elvira Katuuk menyebut dari 625 usulan pokir tahun 2024, hanya sekitar 250 yang terealisasi. Sementara untuk 2025, dari 738 usulan, sebanyak 403 yang diakomodasi.
Pansus menyoroti kondisi lapangan. Pada 22 April 2025, tim Pansus melakukan on the spot ke berbagai lokasi di Bolaang Mongondow Raya. Di Desa Lanud, Modayag, Kabupaten Boltim, ditemukan proyek jalan provinsi yang dikerjakan namun dinilai tidak maksimal. Jalan ambruk tersebut diperbaiki tanpa studi kelayakan memadai, menyerap anggaran Rp 2,8 miliar namun dianggap berisiko besar.
“Kalau pekerjaan ini dipaksakan, bisa mubazir. Struktur tanah labil, biaya pemeliharaan pasti tinggi. Ini perlu ditinjau ulang oleh Dinas PUPR,” kata Louis Schramm, anggota Pansus sekaligus Ketua Fraksi Gerindra.
Masukan juga datang dari anggota seperti Hendry Walukow, Angel Wenas, hingga Eugenia Mantiri yang menyoroti mekanisme dana desa, distribusi THL Pol PP, serta fungsi-fungsi biro di Pemprov yang dinilai perlu diperjelas.
Dalam penutup pembahasan, Amir Liputo menegaskan sebelum memberikan rekomendasi resmi kepada Gubernur, Pansus akan menggelar dialog lanjutan dengan kepala daerah dan instansi terkait agar solusi terbaik bisa dicapai.(adv)
Editor : Angel Rumeen