MANADOPOST.ID—Senin (30/7), digelar rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulut dengan jajaran Pemprov Sulut terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD, didampingi para wakil ketua yakni Royke Anter dan Stella Runtuwene dan para anggota Banggar.
Serta dihadiri Plh Sekretaris Provinsi Sulut Tahlis Gallang serta jajaran Pemprov Sulut.
Pada kesempatan itu juga, Banggar yang merupakan perwakilan lima fraksi di DPRD Sulut menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini dibawa dalam rapat paripurna untuk dijadikan peraturan daerah.
Hanya saja, sejumlah catatan disampaikan masing-masing fraksi untuk menjadi perhatian khusus pihak eksekutif.
Diantaranya, DPRD mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari BPK RI terhadap LKPD Tahun Anggaran 2024, sebagai wujud tata kelola keuangan yang akuntabel. Pemerintah provinsi diharapkan menindaklanjuti secara optimal seluruh rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK, baik bersifat finansial maupun non-finansial secara sistematis dan berkelanjutan, guna menjaga serta meningkatkan kualitas laporan keuangan pada periode pelaporan berikutnya.
Kemudian, penyusunan program ke depan diharapkan berbasis hasil (Outcome-Based Budgeting) dan menjamin bahwa anggaran yang dialokasikan berdampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, DPRD menekankan terkait urgensi pengalihan anggaran sebesar Rp62,23 miliar yang belum terserap untuk dialokasikan pada program-program prioritas dan mendesak, khususnya yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor strategis pembangunan.
Seluruh perangkat daerah juga diharapkan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan administrasi dan keuangan secara tertib dan efisien, guna mendukung capaian visi-misi pembangunan daerah.
Pemerintah provinsi diminta melakukan pemerataan alokasi anggaran antar perangkat daerah, menghindari ketimpangan, serta menyesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu untuk meningkatkan kinerja pemungutan pajak, khususnya PKB melalui intensifikasi razia kendaraan bermotor, serta memastikan ketersediaan blangko BPKB dan STNK guna mendukung penerimaan BBNKB. Selain itu, perbaikan data kependudukan juga diperlukan agar penerimaan pajak rokok dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
DPRD mencermati masih adanya potensi PAD yang belum tergarap optimal, seperti dari denda proyek, retribusi daerah, dan pajak air permukaan. Potensi ini harus diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara teknis dan terukur.
Penetapan target PAD ke depan dalam APBD harus disesuaikan dengan kondisi objektif dan analisis yang komprehensif untuk menghindari proyeksi yang terlalu optimistis.
Pemerintah provinsi diharapkan mempercepat proses pembebasan lahan yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur strategis, terutama pada kawasan KEK dan proyek prioritas lainnya.
Menjamin keterpaduan dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu RPJMD, RKPD, dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Aspirasi masyarakat yang telah terakomodasi dalam Pokir DPRD dan telah memperoleh kesepakatan bersama, tidak dapat dilakukan perubahan secara sepihak dalam APBD Perubahan tanpa melalui mekanisme persetujuan DPRD.
Perlu dijaga keseimbangan antara program dan kegiatan yang dianggarkan dengan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara nyata.
Memberikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara yang berada di atas rata-rata nasional serta penurunan tingkat kemiskinan, namun menekankan perlunya perhatian dan langkah strategis yang lebih optimal dalam mengatasi tingkat pengangguran yang masih tergolong tinggi.(*)
Editor : Angel Rumeen