Status Tersangka dan Batas Konstitusional Pemberhentian Kepala Daerah

Oleh: Dr. Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H. 

(Strategic Litigation Lawyer, Specialist Corruption Law & Corporate and Government Counsel)

MANADOPOST.ID - Perdebatan mengenai pemberhentian kepala daerah yang berstatus tersangka tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, terus berulang dalam ruang publik Indonesia. 

Dalam banyak kasus, tekanan opini publik dan framing media cenderung mendorong kesimpulan yang prematur, seolah-olah penetapan seseorang sebagai tersangka telah cukup untuk mencabut legitimasi jabatannya. 

Di titik ini, hukum sering kali tidak lagi dipahami sebagai sistem norma yang terstruktur, melainkan direduksi menjadi instrumen responsif terhadap tekanan sosial dan politik.

Padahal, dalam negara hukum (rechtsstaat), pemberhentian seorang kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari batas-batas konstitusional yang ketat.

Kekuasaan untuk mengakhiri jabatan publik bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut legitimasi demokratis yang diperoleh melalui proses pemilihan.

Oleh karena itu, hukum tidak memberikan ruang bagi tindakan yang bersifat arbitrer, termasuk dalam merespons status tersangka dalam proses pidana.