MANADOPOST.ID-Mafia tanah di Sulut benar-benar bernyali. Sukses bikin program Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terhambat. Padahal Jokowi sudah me-warning penegak hukum untuk menggebuk mafia tanah.
Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulut, disebutkan paling tidak terlihat dan paling tertinggal dibandingkan yang lain. Kendalanya? Masalah tanah.
Memang dari penelusuran Manado Post, ada warga mengaku tanah mereka di DSP Likupang, Minut, diduga telah menjadi ladang pencarian ‘cuan’ atau keuntungan bagi para mafia tanah sejak lama.
“Saya sudah bolak-balik kepolisian, sudah bertahun-tahun urus tanah saya di Likupang. Bahkan saya pernah ditetapkan sebagai tersangka, padahal saya yang punya tanah loh,” ungkap sumber resmi Manado Post.
“Mengurus masalah tanah sangat sulit. Pengacara saya sudah bolak-balik kantor polisi, tapi sampai sekarang masih nihil. Sudah bertahun-tahun,” ungkapnya lagi.
Disebutkan, lahannya ada puluhan hektare, bahkan saat ini sudah berdiri salah satu bangunan besar. “Tapi saya tidak menikmati uang penjualan. Karena dijual orang lain ke investor luar negeri, sama sekali tidak melalui kami,” pungkasnya.
Cara-cara ‘Sambo’ harus dihilangkan dari tanah Nyiur Melambai. Kepolisian harus bergerak profesional agar kepercayaan publik terus terjaga. Jangan sampai banyak laporan mandek di Propam Polri seperti semasa Ferdy Sambo menjabat Kadiv Propam.
Jadi mafia tanah dan jejaringnya harus ditangkap dan di pajang di hadapan publik. Jangan hanya pelaku kriminal jalanan yang dipajang. Sudah banyak warga menjadi korban mafia tanah di Sulut dan merugi.
Temuan Manado Post, ada sertifikat tanah double karena adanya penyerobotan. Kasihan, korbannya ada oma-oma dan opa-opa (kakek-nenek, red) dan masyarakat kecil. Jadi keberadaan mafia tanah bukan hanya isu belaka. Masih ada oknum yang berkeliaran menipu masyarakat hingga saat ini.
Terkait dugaan keterlibatan mafia tanah di DSP Likupang, Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menegaskan akan melakukan pengelusuran ke lapangan.
“Akan saya tugaskan staf saya untuk koordinasi dulu dengan pengelola kawasan, untuk memastikan info tersebut,” pungkas Irjen Setyo, eks Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengalaman Irjen Setyo di KPK RI, lantas diharapkan bisa menyapu bersih oknum-oknum mafia tanah yang bermain dalam program Presiden Jokowi di Sulut tersebut.
Bukan tanpa alasan, sekelas proyek Presiden Jokowi saja masih terkendala masalah tanah yang diduga akibat perbuatan pada mafia tanah.
Kembali ke pengakuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, kawasan DSP Likupang ada masalah tanah yang cukup pelik.
Luhut adalah orang yang selalu jadi sasaran tembak Presiden Jokowi jika ada DSP yang pembangunannnya berjalan lamban. Termasuk selalu diingatkan untuk menyelesaikan pembangunan di Likupang. Sebab DPSP Likupang belum berjalan sesuai dengan trek yang benar.
“Ya itu yang kita menjadi satuan akan kami masih kejar, karena masalah tanah segala macam presiden sudah mengingatkan kita untuk kita selesaikan itu," kata Luhut selesai rakor di Kemenparekraf, Rabu (8/2).
“Tapi kita pastikan untuk yang ada di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, saya kira semua progress-nya on track," dia menambahkan. Likupang bermasalah dengan lahan, air sampai akses jalan.
LBP, singkatan nama Luhut Binsar Panjaitan menyebut Likupang memang paling terbelakang. Meski begitu ia akan terus menggenjot agar setara dengan 4 DSP lainnya.
“Masalah tanah yang harus segera dituntaskan. Jika tidak, target untuk selesai akhir tahun atau paling tidak paruh 2024 tak bakalan terealisasi. Selalu diingatkan oleh Bapak Presiden, seriusi 5 DSP. Nah, saya kena sasaran terus jika bicara soal Likupang,” beber LBP.
Sejurus dengan Luhut, Menparekraf Sandiaga Uno juga menjelaskan akan adanya kendala pembebasan lahan. Tak hanya itu, air hingga akses juga menjadi kendala serius.
“Salah satu kendalanya adalah lahan, dan masalah akses seperti air dan sebagainya. PUPR membutuhkan payung hukum untuk bisa membangun di kawasan di destinasi super prioritas," kata Sandiaga.
“Sudah mendapat arahan dari bapak presiden, ini akan dituangkan dan nanti akan ditindaklanjuti oleh PUPR. Oleh karena itu semua yang berkaitan dengan lima destinasi super prioritas kita targetkan untuk rampung di akhir tahun ini atau awal, atau pertengahan
2024," kata dia.
Pembangunan kawasan Likupang sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP) terus dilakukan. Presiden Joko Widodo mengatakan kawasan Likupang akan segera beroperasi di akhir tahun nanti.
“Ini sebuah kawasan yang menarik selain Bali, Labuan Bajo dan lainnya. Kita harapkan ini segera selesai. Tadi disampaikan selesai pertengahan tahun, operasional mungkin akhir tahun ini," ujar Presiden Jokowi usai meninjau kawasan Wisata Likupang, Minahasa Utara, Kamis 19 Januari lalu saat berkunjung langsung ke Likupang.
Sementara itu, seperti diberitakan paruh 2022 silam, DSP Likupang yang digadang-gadang jadi penggenjot wisata Sulut, memang lamban pembangunannya. Meski begitu beberapa kawasan seperti homestay di Pulisan sudah beroperasi. Namun hingga saat ini, belum menarik bagi turis.
Turis masih sangat jarang. Pantai Pulisan jadi salah satu destinasi di Likupang. Berada di Desa Pulisan, banyak warganya yang sudah dibantu pemerintah dengan pembangunan homestay.
Di desa ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun 73 homestay di lahan warga. Dana bantuannya berkisar antara Rp105-110 juta yang diturunkan lewat pengelola.
Namun karena masih belum jadi 'selera' turis, homestay-homestay di Pulisan masih menangis. Pada hari biasa, mereka kerap tak mendapat tamu. Sementara pada hari-hari besar atau libur, tamu domestik hanya Rp30 juta. Karena dana yang diberi pemerintah tidak cukup,” dia menjelaskan.
Pemilihan pembangunan homestay ini pun memiliki kriteria khusus dari PUPR. Mereka yang dibangunkan homestay haruslah berpenghasilan di bawah rata-rata. “Dibantu berdasarkan penghasilan. Kalau sudah bekerja dan sejahtera tidak boleh," kata dia.
Syarat lainnya adalah tanah yang milik sendiri. Warga yang hendak dibantu dengan pembangunan homestay tidak boleh tinggal di rumah kontrakan atau tanah tidak berizin.
“Saya sangat berharap Pulisan makin ramai tamu turis. Semoga bisa ramai dan balik modal. Karena kalau seperti berkunjung sehari.”
“Wisatawan yang mau menginap di homestay masih kurang sekali. Kalau ada kegiatan pemerintahan barulah ramai dan terpakai," ujar Sarce Natari, pemilik homestay Echa Icha, di Pulisan Sejak diresmikan jadi Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) ia tak pernah mendapatkan tamu bule. Bisa dibilang kunjungan turis bisa dihitung jari.
Sementara itu, wisatawan domestik yang menginap paling lama hanya dua hari. Untuk modal perawatan saja, ini tidaklah cukup. “Pembangunan homestay ini saja harus nombok sampai ini tidak balik modal," ujar dia. PUPR sendiri menargetkan memberi bantuan untuk bisa dibangun sedikitnya 263 Unit Homestay di Likupang, khususnya di Desa Pulisan.
Soal lambannya pembangunan DSP Likupang, berikut masalah tanah yang pelik, belum ada penjelasan dari Pemprov Sulut maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut, yang menjadi lokasi DSP Likupang.(gnr)
Editor : Grand Regar