Dalam forum tersebut, legislator daerah pemilihan Bitung-Minahasa Utara itu meminta agar pemerintah daerah melalui Dinas PMD dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas anggota BPD di seluruh desa di Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan efektif.
“BPD perlu diberikan pelatihan maupun bimbingan teknis agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan pembangunan desa dengan baik,” ujar Hendri Walukow dalam rapat tersebut.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyinggung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah daerah di Sulut. Ia meminta kesiapan pemerintah daerah terus dimatangkan, khususnya di wilayah Minahasa, Minahasa Utara (Minut), hingga beberapa daerah lain yang akan melaksanakan tahapan Pilkades.
Menurut Hendri, stabilitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh kesiapan perangkat dan lembaga desa, termasuk BPD yang menjadi mitra pemerintah desa dalam pengambilan kebijakan serta penyalur aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Sulut, Novita Lumintang menjelaskan pihaknya telah melakukan berbagai langkah koordinasi untuk memperkuat peran BPD di Sulawesi Utara. Salah satunya melalui pertemuan bersama pihak kejaksaan yang membahas fungsi serta penguatan kelembagaan BPD di tingkat desa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
