MANADOPOST.ID—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan, soal keamanan ini masuk dalam sub dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.
"Kami sudah memprediksikan bisa saja di daerah-daerah tertentu terjadi kekerasan, kerusuhan yang berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam hal politik dan pemilu, serta melibatkan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan," beber Herwyn.
Mantan Sekretaris Pria/Kaum Bapa (P/KB) Sinode GMIM ini menjelaskan bencana alam dan non-alam yang juga bisa memengaruhi keamanan penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Dia mencotohkan seperti wabah covid-19 (bencana non alam) yang membuat Pilkada 2020 sempat ditunda. "Mudah-mudahan bencana non alam seperti pandemi covid tidak mengancam kita lagi. Tapi ini masih jadi catatan kita," ucapnya.
Lebih jauh dikatakannya, gelaran pemilu dan pilkada juga sangat rawan adanya intimidasi. Intimidasi, lanjutnya, bisa terjadi kepada peserta, penyelenggara pemilu, dan pemilih yang nanti bisa berpengaruh pada proses penyelenggaraan pemilu. "Terutama terkait dengan fasilitas publik," ungkap mantan Ketua Bawaslu Sulut ini.
Diketahui, ada lima provinsi paling rawan tinggi yakni DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk kabupaten/kota paling rawan, pertama ada Kabupaten Intan Jaya, Jayawijaya, Bandung, Yalimo, dan Mappi.
Untuk itu, pihaknya mengajak TNI-Polri menguatkan sinergi untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024. "Tentunya kami juga senantiasa mengajak TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam hajatan demokrasi lima tahunan tersebut," tutupnya. (ando)
Editor : Angel Rumeen