Plh Ketua KPU Sulut Awaludin Umbola mengatakan, maksud dan tujuan rangkaian kegiatan tersebut untuk menyampaikan ke publik Sulut bahwa KPU telah siap selenggarakan pilkada.
"Baik di provinsi maupun di 15 kabupaten/kota dengan transparan dan terbuka," ujar Umbola, Rabu (2/5) di Manado.
Selain sukses selenggarakan pilkada, salah satu yang menjadi target KPU yakni sukses dalam pengelolaan anggaran yang diberikan melalui NPHD pemerintah daerah.
"Di festival anggaran ini kami sajikan itu. Publik bisa akses secara bebas. Kemudian juga kami menginformasikan hal-hal penting terkait tahapan yang akan dilalui," terangnya.
Lebih jauh disampaikannya, pilkada 2024 sudah berjalan tahapannya. Sekarang, KPU sedang lakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc yakni PPK dan PPS.
Umbola mengaku, ada berbagai macam pertanyaan yang muncul soal PPK dan PPS yang di pemilu 2024 tidak diperpanjang.
"Memang ada banyak dinamika yang dihadapi pada proses kemarin (pemilu 2024) yang berujung pada kami harus menjalankan UU 1/2015 tentang pelaksanaan pilkada yang berkaitan dengan perekrutan badan ad hoc secara sendiri," jelasnya.
"Bagi mereka yang menjadi badan ad hoc di pemilu lalu, itu menjadi evaluasi kami saat mereka bekerja," sambungnya.
Selain itu juga, KPU akan menghadapi tahapan pendaftaran calon perseorangan. Yang dimana KPU akan menerima dukugan sesuai syarat yakni 10 persen dari total DPT.
Kemudian tahapan penting yakni pemutakhiran data pemilih. Tanggal 3 Mei KPU akan menerima daftar potensial pemilih yang akan diberikan Kemendagri.
"Memang tahapan pemilu dan pilkada lagi beririsan hari ini. Ada tahapan di pileg belum selesai. Tapi inilah konsekuensi yang harus kami hadapi. Pileg, pilpres dan pilkada di laksanakan pada tahun yang sama. Ini memang menguras tenaga kami. Di satu sisi kami harus persiapan gugatan di MK, di satu sisi kami sedang siapkan perekrutan badan ad hoc di kecamatan dan kelurahan/desa di Sulut," tuturnya. (Livrando Kambey)
Editor : Tanya Rompas