MANADOPOST.ID- Peraih opini WTP 10 kali berturut Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, hadir menyaksikan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023.
Acara bertema 'Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045' ini diadakan di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC).
Hadir mendampingi Gubernur Olly Dondokambey, beberapa bupati dan walikota di Sulut dan pejabat Pemprov. Seperti Walikota Tomohon Carol Senduk, Pj Bupati Minahasa Jemmy Kunendong, Asisten II Pemprov Deny Mangala, dan pejabat lainnya.
Hadir dalam acara tersebut, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi menerima LHP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Isma Yatun.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah menjalankan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan profesional. "Saya ucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menekankan bahwa predikat WTP bukanlah prestasi, melainkan kewajiban semua penyelenggara pemerintahan untuk menggunakan APBN dan APBD dengan baik. "Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," tegasnya.
Jokowi juga menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia beberapa tahun terakhir, seperti geopolitik yang bergejolak, perang dagang, perubahan iklim, dan krisis ekonomi di beberapa kawasan. Namun, ia bersyukur bahwa ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terkendali. Pada kuartal pertama 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen.
Presiden menambahkan bahwa untuk menjadi lebih kompetitif, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis dalam memanfaatkan peluang. Meski begitu, ia mengakui bahwa masih ada regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit di lapangan.
Ketua BPK RI Isma Yatun menyatakan bahwa sinergi dan resiliensi pemerintah bersama pemangku kepentingan telah membawa kondisi ekonomi dan sosial pascapandemi pulih lebih baik dibandingkan negara lain. "BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis untuk memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya.
Isma juga menekankan pentingnya dukungan multi-stakeholders dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. "Kehadiran BPK di Ibu Kota Negara dan di setiap Provinsi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel," tambahnya.
Acara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi keuangan negara menuju Indonesia Emas 2045.
Terkait prestasi Pemprov Sulut yang 10 kali berturut raih opini WTP, menurun Gubernur Olly Dondokambey merupakan bukti Pemprov Sulut berkomitmen mewujudkan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel.
“Tentu saja Saya berterima kasih kepada jajaran SKPD yang bekerja keras agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan,” ujar Olly.
Meski WTP , bukan berarti tanpa kelemahan yang akan diperbaiki. “Kelemahan itu memacu kita agar bekerja lebih baik sehingga pengelolaan keuangan daerah akuntabel dan transparan,” jelas Gubernur Terbaik nasional tersebut.
Gubernur juga menyebutkan Laporan Keuangan Pemprov Sulawesi Utara telah disampaikan ke BPK pada Maret 2024. (*)