MANADOPOST.ID – Anjloknya harga nilam di Sulawesi Utara (Sulut) belum mendapat intervensi maksimal dari DPRD Sulut.
Penyebab utamanya adalah belum adanya kajian resmi dari Dinas Perkebunan Daerah Sulut yang dipimpin oleh Ronald Sorongan.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Elsiana Paruntu (MEP) saat diwawancarai sejumlah awak media belum lama ini.
MEP dalam wawancara tersebut menegaskan bahwa keterlambatan ini sangat disayangkan, meskipun masih bisa dimaklumi mengingat peralihan kepemimpinan gubernur yang baru saja terjadi.
"Kami di DPRD menunggu kajian terkait tanaman Nilam ini dari Dinas Perkebunan, tapi belum balik ke kita. Ini sangat penting untuk menentukan kebijakan yang bisa melindungi petani,” ujar MEP.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar ini menekankan bahwa pihaknya masih menunggu kedatangan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, agar persoalan ini dapat segera dibahas dan diselesaikan.
Selain lambannya respons pemerintah, MEP juga mengungkapkan adanya permainan harga yang dilakukan oleh oknum pembeli di tingkat petani dan tempat penyulingan.
Ia menyebut bahwa harga nilam yang seharusnya memiliki standar justru bervariasi secara tidak wajar akibat tidak adanya koordinasi yang jelas di antara para pembeli.
“Setelah kami cek, ternyata harga beli nilam bisa berbeda jauh. Ada yang menekan harga hingga Rp 800 ribu per kilogram, ada yang Rp 1 juta, bahkan Rp 1,1 juta. Tapi ada juga pembeli lain yang membeli dengan harga Rp 1,5 juta per kilogram,” ungkap MEP.
Dengan anjloknya harga nilam dan belum adanya intervensi konkret dari pemerintah, petani kini berada dalam posisi yang semakin sulit. Langkah nyata dari Pemerintah Daerah sangat dinantikan agar sektor perkebunan nilam di Sulut tidak terus merugi. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight