MANADOPOST.ID- Optimisme menatap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara kedepan tersirat. Terlebih menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen di bumi nyiur melambai. Sembari mewujudkan visi Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Tatapan optimis ini yang ditunjukkan pemerintah dan pihak swasta, bakal berkolaborasi dan bersinergi, bersama menggerakkan roda perekonomian daerah menuju target pertumbuhan 7 persen.
Hal ini jadi komitmen bersama di Focus Group Discussion (FGD) dengan tema:"Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Menuju Pertumbuhan Ekonomi Sulut 7 Persen". Yang berlangsung di lt5 Grha Pena Manado Post, yang diselenggarakan Manado Post bersama Indonesia Marketing Association (IMA) Sulut, Kamis (9/10).
Dihadapan para peserta FGD, optimisme ini ditunjukkan semua pihak. Dimoderatori Direktur Manado Post Tommy Waworundeng, semua pihak yang hadir menujukan optimisme. Terlebih data yang disampaikan Bank Indonesia dan DJPb Provinsi Sulut.
Halnya disampaikan Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut Renold Asri. Dirinya menjelaskan terkait tugas utama BI. "Pertama tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan nilai tukar mata uang asing. Itulah BI tiap hari menjalankan operasi moneter, agar kurs rupiah selalu stabil di rentangnya, kalau diadu dengan mata ulang lain. Menjaga iklim ekspor impor aman dan nyaman," katanya.
Juga BI menjaga nilai barang di rentang stabil. "Yang paling pas adalah inflasi yang terukur," ungkapnya menambahkan saat ini inflasi kita targetkan 2,5 persen. "Bisa turun kebawah 1,5 persen dan bisa naik 3,5 persen. Itu rentan yang dijaga BI dan Pemerintah," tambahnya.
Pun dalam pemaparannya, dirinya menegaskan ada Rp14 triliun investasi masuk akan menopang target pertumbuhan ekonomi 7 persen. "Sebenarnya ada 1 cara cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah investasi. Ada Rp14 triliun yang harus digenjot, agar target Gubernur Yulius Selvanus bisa 7 persen di 2025 ini," tegasnya.
"Maka kami BI, Pemprov dan Pemda, juga bagaimana mendukung investasi di Sulawesi Utara. Beberapa hal sudah kami coba lakukan. Kami juga telah memberikan rekomendasi dan analisa ke pemerintah daerah, sebab kami bukan eksekutor. Eksekutor adalah dinas terkait di pemerintah daerah," tambahnya.
Beberapa hal katanya, juga telah kami coba di fasilitasi. "Ada beberapa KEK yang kita coba promosikan. KEK Likupang sudah dilirik beberapa investor luar negeri. Namun ada beberapa PR. Semoga kek likupang sudah ada progres. Sebab banyak dampak positif yang akan meningkat," ungkapnya menambahkan investasi yang paling gampang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut. "Kami terakhir ada 4 daerah kami dorong untuk bertemu investor yang pas. Manado dengan transportasi, Talaud konsep perikanan, Kotamobagu terkait RS dan Sangihe dengan perikanan," tambahnya.
"Ini sedang kami kerjakan bersama pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah tempat proyek ini jalan. Dan diharapkan dengan menambah berbagai projek ini, akan menambah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Semuanya bakal bergerak, penjualan motor, makanan, otomotif dan sektor lainnya," tambahnya lagi.
Dirinya juga menjelaskan terkait dengan BI Rate. "Tiap bulan BI akan melainkan kebijakan dengan menetapkan BI rate. Sangat penting turun naiknya. Contohnya sekarang BI Rate turun di level 4,75 persen. Maka BI akan menbayar bunga bagi bank jika menaruh uangnya di BI sebesar 4,75 persen. Itu turun," tegasnya.
"Sehingga bank akan mikir kalau di BI rate turun, buat apa simpan di BI yang bunganya rendah. Mending saya putarkan di industri dengan bunga yang lebih menarik," tambahnya menjelaskan. "Sehingga tujuan BI menurunkan BI rate adalah meningkatkan likuiditas di pasar. Yang akan mengucurkan kredit ke nasabah atau UMKM agar ada pergerakan ekonomi yang terjadi akibat penurunan BI rate," katanya lagi.
Pun salah satu tujuan BI secara periodik melakukan evaluasi BI Rate untuk diturunkan, dinaikkan atau tetap. "Namun kalau melihat kondisi saat ini, tepat menurunkan BI rate. Agar kredit bertumbuh, usaha dari kredit membuat roda pertumbuhan ekonomi akan lebih berjalan," tegasnya.
Tugas BI katanya, juga yang penting adalah sistem pembayaran. "Beberapa tahun terakhir BI agak kencang terkait dengan transaksi digital. Tujuannya supaya transaksi pembayaran yang merupakan transaksi ekonomi bisa lebih efektif dan efisien. Kalau kita pakai QRIS kan lebih gampang dibanding pakai uang tunai. Ini untuk menambah pergerakan roda perekonomian," ungkapnya.
Bahkan penurunan BI rate ini sudah berdampak di perbankan Sulut. "Sebab kalau dilihat, kredit investasi dan kredit konsumsi itu sudah mulai turun suku bunganya. Ini salah satu transmisi yang kita harapkan dari dampak penurunan BI Rate," katanya.
Yang unik ungkapnya, adalah pangsa kredit di Sulawesi Utara masih didominasi oleh konsumsi. "Ini PR buat kita bersama. Karena kita sebenarnya ingat mendorong kredit modal kerja dan kredit investasi, sebab mempunyai multiplayer efek beruntun. Sebab kalau contohnya bangun rumah, tukang batu dapat penghasilan, tukang cat juga serta transportasi. Efeknya beruntunnya dapat dan lebih terasa jika dibandingkan dengan kredit konsumsi," tegasnya lagi.
Maka PR untuk Sulawesi Utara ini harus segera dicarikan solusi. Sebab kredit konsumsi masih sangat tinggi, ada di 59 persen. Sementara kredit modal kerja hanya 26 persen dan kredit investasi hanya 14 persen. "Kami mendorong investasi dan modal kerja bisa bergerak lebih masih dibanding konsumsi, yang efeknya tidak terlalu multiplayer," terangnya.
BI pusat juga memberikan satu kebijakan baru, yakni insentif likuiditas makro prudential. "Selama ini perbankan wajib menaruh dananya 9 persen di BI. Tujuannya banyak. Kedepan kita akan memberikan insentif kalau bank tersebut mau menyalurkan kredit di pertanian, perdagangan, industri pengolahan, perumahan rakyat dan lainnya," katanya.
"Mereka diberikan insentif, bisa mengambil 3,2 persen dari 9 persen untuk mereka pakai sendiri. Jadi simpan di BI hanya 5,8 persen. Dan ini sudah digunakan untuk mendorong bahwa sektor produktif lebih berdampak ke perekonomian," tambahnya lagi.
Optimisme yang sama disampaikan Kabid PPA II Kanwil DJPb Provinsi Sulut Sudi Bawa Suita. Menurutnya tugas perbendaharaan adalah menyalurkan dana APBN. "Dan secara fungsi tujuan APBN tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen. Dana APBN juga bagaimana kita menanggulangi permasalahan yang ada di masyarakat," tegasnya.
"Kita boleh mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak boleh melupakan pemerataan. Kita tidak boleh melupakan kalau terjadi goncangan di perekonomian, misalnya penanggulangan covid-19, kemudian ada hal-hal yang mengakibatkan penderitaan ke masyarakat, harusnya pemerintah berperan disitu," tambahnya.
Lanjutnya menyampaikan bahwa sesuai tema yang diangkat adalah kolaborasi pemerintah dan swasta untuk perekonomian Sulut tumbuh 7 persen, di Sulut sangat baik. "Pertumbuhan ekonomi Sulut selama ini dilihat cukup baik. Pertumbuhan masih terjaga dengan baik. Secara prediksi di tahun ini akan bertumbuh. Ini boleh kita lihat masih bagus sampai akhir tahun," ungkapnya.
"Namun secara perekonomian, pengeluaran pemerintah juga mempunyai peranan. Besar kecilnya pasti ada peran pemerintah disitu. Baik melalui penyaluran satuan kerja, bantuan sosial dan bantuan ke masyarakat langsung. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perkembangan belanja pemerintah," terangnya.
Bahkan optimisme ini bukan tanpa alasan. Dirinya menjelaskan terkait dengan pelaksanaan APBN 2025 di Sulawesi Utara. "Sampai saat ini, pelaksanaan fiskal APBN per 31 Agustus 2025. Ini data terakhir. Kalau dilihat tahun 2025 Sulawesi Utara, total pendapatan negara targetnya Rp5,162 triliun. Sementara untuk belanja Rp22,561 triliun. Ini terdiri dari, Rp8,9 triliun adalah belanja di kementerian dan lembaga satuan kerja pemerintah pusat," katanya lagi.
Sementara itu, belanja transfer yang disalurkan ke pemerintah daerah, baik DAU dan DAK fisik serta lainnya, tahun 2025 alokasikan Rp 8,9 triliun. "Terbagi ke 16 pemerintah daerah di Sulut. Kalau dilihat, dari sisi penerima sampai Agustus kemarin, pendapatan 2,9 triliun dari target 5,1. Atau sekita 56,37 persen. Ini memang perlu jadi perhatian. Tapi berita gembira Secara penerima bulanan membaik. Sementara dari sisi belanja, saat ini untuk realisasi belanja baru Rp13,3 triliun. Atau 59,26 persen. Ini belanja total KL dan TKD," terangnya.
"Memang kali dilihat sudah Agustus, masih 60 persen. Boleh dibilang 4 bulan harus menghabiskan 40 persen dari 100 persen target. Ini gambaran APBN di Sulawesi Utara sampai Agustus 2025. Tapi kalau dilihat di tahun sebelumnya, perbedaan tidak terlalu banyak," tegasnya.
Dirinya juga sedikit menjelaskan terkait dengan bidang perbendaharaan. "Kami lebih sering berhubungan dengan satuan kerja di pemerintahan. Jadi kalau pengusaha dan wajib pajak, relatif jarang. Pun kalau pajak dan cukai dari sisi penerimaan, kami perbendaharaan dari sisi pengeluarannya. Tugas kami di kanwil perbendaharaan membawahi 4 kantor vertikal. Ada KPPN Manado, KPPN Bitung, KPPN Tahuna dan ada KPPN Kotamobagu. Masing-masing punya wilayah kerja sendiri-sendiri. Dan kantor-kantor ini yang menyalurkan dana, baik dana APBN dan lain sebagainya," terangnya lagi.
"Secara umum kalau kita melakukan pembayaran itu pada satuan kerja. Pada instansi vertikal yang ada di Sulawesi Utara. Misalnya kantor Kemenag, kantor PU, kepolisian dan lain sebagainya. Kami yang menyalurkan anggaran yang instasi itu peroleh. Misalnya untuk pembayaran gaji, proyek PU dan penyaluran bantuan sosial. Kami juga melakukan penyaluran transfer ke daerah. Pembayaran oleh KPPN kepada masing-masing Pemda," katanya.
Editor : Reza Abdilah