MANADOPOST.ID - Proses persidangan kasus hibah GMIM makin mengerucut. Sejumlah ahli dihadirkan guna membuat proses persidangan terang benderang.
Kali ini, Hendri Palar Ahli Konstruksi dari Universitas Politeknik Negeri Manado, dihadirikan dalam persidangan.
Hendri bersama tim telah melakukan audit atas permintaan penyidik Polda Sulut, terkait beberapa bangunan infrastruktur milik Sinode GMIM.
Dalam persidangan Hendri mengatakan bahwa, dari hasil auditnya terdapat beberapa pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi.
"Semua pemeriksaan yang kita lakukan, tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pembangunan infrastruktur itu. Hanya ada Laporan pertanggungjawaban (LPJ)," katanya.
Seperti temuan di pembangunan lantai 2, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).
Dimana menurut Hendri, tidak ada RAB atas pembangunan tersebut hanya ada LPJ.
"Setelah kita hitung, ada kekurangan volume. Ada selisih anggaran sebanyak 218 juta. Itu di item pekerjaan dinding, pengecetan, plafon serta atap," ujarnya.
Temuan selanjutnya menurut Ahli Hendri adalah di RS GMIM Kaupusan Langowan. Dimana pada pembangunan di tahun anggaran 2023, juga tidak ada RAB. Hanya ada LPJ nota pembelian dan pekerjaan beton.
"Dari lantai 1 sampai 3 itu total anggaran pembangunannya adalah 531 juta. Setelah kita melakukan pemeriksaan volume dan mutu, ada temuan yang kita dapati. Jumlah beton yang harusnya 264 meter kubik. Setelah dihitung hanya 218 yang terpasang. Ada selisih 45 meter kubik. Kami juga uji mutu beton. Tidak sesuai seperti perencanaan dan tidak SNI," katanya.
Temuan dari Ahli Hendri, tidak berhenti sampai situ. Ada juga temuan terhadap 3 Gereja.
Dimana Gereja Sion Kanonang, menjadi gereja pertama yang dibeber Ahli Hendri.
"Untuk Gereja Sion Kanonang, ada perbedaan nilai LPJ. Jadi di LPJ itu nilainya 50 juta. Setelah hasil pemeriksaan, ada selisih 44 juta. Selisih itu didapatkan dari volume seng. Ada kekurangan volume," bebernya.
Kemudian dijelaskan Hendri gereja kedua adalah Gereja Kamasi Satu wilayah Tomohon Dua.
"Juga ada kekurangan, LPJ 50 juta. Temuan kita itu hanya 43 juta. Itu menyangkut di pembangunan atap. LPJ juga hanya tertulis jumlah pembelian material," ucapnya.
Gereja ketiga menurut Hendri adalah Kanisa Satu Wilayah Pineleng. Dimana sesuai LPJ adalah 200 juta. Itu menurutnya untuk 2 bangunan. Namun setelah diperiksa hanya 1 bangunan yang memiliki temuan.
"Di Kanisa itu juga kita temukan selisih. Yang bermasalah itu, item spandek. Itu untuk plat cor lantai. Jadi sesuai LPJ ada 25 lembar. Setelah diperiksa, bangunan itu beresiko agak bergoyang. Jadi digunakan spandek tipis. Tidak layak untuk plat. Nah disitu kita temukan ada selisih 25 lembar. Walaupun terpasang, namun karena spek tidak sesuai tetap kita tidak hitung," ungkapnya.
Hendri juga mengatakan bahwa, LPJ yang disampaikan sesuai hibah, namun fisik yang berbeda.
"Jadi kalau bangunan itu kekurangan volume, maka umur bangunan akan pendek. Potensi kegagalan struktur sangat terjadi," ujarnya.
Hendri juga mengatakan untuk masalah temuan itu, yang yang bertanggung jawab adalah penggunaan jasa dan penyedia jasa.
"Nah itu karena kita mengacu sesuai regulasi undang-undang. Kita juga dalam pemeriksaan, tidak mendapatkan backup data pekerjaan," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Penasihat Hukum (PH) Pdt Hein Arina, Eduard Manalip mengatakan bahwa tidak ada analisa yang jelas terhadap hitungan Ahli Hendri Palar.
Menurut Manalip, analisa yang digunakan dalam menilai infrastruktur adalah analisa asal-asalan.
"Jadi dia pakai itu analisa asal-asalan. Kalau analisa itu harus jelas. Sekian pembayaran tukang, sekian pembelian besi, sekian pembelian pasir, untuk satu meter kubik pengecoran. Ini dia hanya ukur sembarang. Tidak ada dasar analisa," kunci Manalip. (ewa)
Editor : Baladewa Setlight