MANADOPOST.ID—Upaya pencegahan korupsi terus dilakukan. Seperti nampak dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah yang digelar di Ruang Rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (26/11).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Ibnu Basuki Widodo memaparkan berbagai dampak serius yang timbul akibat praktik korupsi, sekaligus mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Widodo menjelaskan korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah pasar yang tidak lagi berjalan secara sehat karena adanya pihak-pihak berkepentingan yang dapat memainkan harga.
“Ketika ada yang punya modal besar, pasar bisa dikuasai dan harga dipermainkan. Masyarakat kecil yang paling dirugikan,” ungkapnya dalam sesi paparan kepada peserta rakor.
Ia menyinggung mengenai kerusakan dalam sistem hukum ketika korupsi terjadi. Menurutnya, manipulasi hukum dapat membuat seseorang yang seharusnya kalah dalam persidangan justru menang, dan sebaliknya. “Aparat hukum bisa dimainkan. Inilah mengapa kita harus saling mengingatkan bahwa korupsi membawa dampak luas dan berbahaya,” tegasnya.
Kehadiran KPK di Sulut, lanjut Widodo, bukan hanya untuk supervisi, tetapi juga memberikan pendidikan dan penguatan kapasitas pencegahan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata bergantung pada penindakan.
“Kami ingin menegaskan pencegahan itu jauh lebih penting. Semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pihak swasta, pejabat pemerintah, bahkan media, sangat berperan,” ucapnya. Harapannya, Sulawesi Utara dapat menjadi daerah yang bebas dari kasus korupsi dengan meningkatkan keterlibatan publik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay yang mewakili Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperkuat sistem pencegahan.
Ia menyebut perbaikan tata kelola dilakukan di sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pelayanan publik, serta pengawasan keuangan daerah. Menurutnya, setiap rupiah anggaran akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Mailangkay memaparkan tiga fokus utama pembenahan birokrasi di Sulut, yaitu percepatan digitalisasi layanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan budaya integritas yang dimulai dari para pimpinan perangkat daerah, serta mendorong Sulut menjadi daerah percontohan pemerintahan yang bersih dan dapat diaudit.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekjen KPK Cahya Harefa, Direktur Supervisi Wilayah IV Sunarno, para pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat teras Pemprov Sulut.(gel)
Editor : Angel Rumeen