Oleh: Tommy Waworundeng
MANADOPOST.ID-Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cermin kemandirian fiskal suatu daerah. Namun di Sulawesi Utara, PAD hingga kini masih bertumpu pada satu kaki utama: pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.
Ketergantungan ini memang memberi pemasukan cepat, tetapi menyimpan risiko besar bagi keberlanjutan keuangan daerah.
Ketika daya beli masyarakat melemah, penjualan kendaraan turun, atau kebijakan nasional berubah—seperti insentif kendaraan listrik—maka PAD Sulut bisa langsung terguncang.
Inilah alarm keras bahwa diversifikasi PAD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Potensi Besar yang Belum Dikelola Maksimal
Sulawesi Utara sesungguhnya tidak miskin potensi. Daerah ini memiliki kekayaan pariwisata kelas dunia, sumber daya laut melimpah, komoditas perkebunan unggulan (cengkih pala kopra), hingga peluang besar di sektor kesehatan dan jasa.
Sayangnya, potensi tersebut belum sepenuhnya diubah menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), misalnya, seharusnya menjadi mesin ekonomi daerah. Namun hingga kini, kontribusi dividen BUMD terhadap PAD masih terbatas. Bank SulutGo memang menjadi tulang punggung, tetapi ketergantungan pada satu entitas juga berisiko.
Pemerintah provinsi perlu mendorong restrukturisasi dan pembentukan BUMD sektor riil—pangan, perikanan, energi, dan pariwisata—agar PAD tidak hanya bersumber dari pajak.
Misalnya pariwisata. Likupang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Bunaken sudah lama dikenal dunia. Namun kontribusi sektor ini ke PAD provinsi masih belum sebanding dengan potensinya.
Ke depan, Pemprov Sulut perlu berani masuk sebagai pengelola kawasan strategis melalui BUMD pariwisata, termasuk penerapan pungutan jasa lingkungan yang adil dan transparan.
Pariwisata tidak cukup hanya ramai, tetapi harus memberi nilai tambah fiskal bagi daerah.
Kemudian potensi lainnya yakni hilirisasi komoditas andalan Sulut. Selama ini Sulut masih menjual hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam bentuk mentah. Seperti kelapa yang diekspor langsung ke China atau dikirim ke provinsi lain. Akibatnya, nilai tambah dinikmati daerah lain dan negara lain.
Hilirisasi melalui BUMD pangan dan perikanan, pembangunan cold storage, serta pengolahan kelapa, pala, dan hasil laut merupakan solusi konkret untuk meningkatkan PAD berbasis usaha, bukan pajak.
Wacana pemanfaatan skema resi gudang dan dukungan pendanaan seperti Danantara juga bisa menjadi terobosan.
Pemerintah daerah berperan sebagai offtaker saat panen raya cengkih dan kelapa, melindungi petani, sekaligus memperoleh keuntungan usaha yang sah untuk PAD.
Misalnya cengkih, saat panen, harganya jatuh sampai Rp80 ribu per kilogram. Tapi saat tidak panen, cengkih sudah di tangan pedagang pengumpul, harga cengkih naik sampai Rp120/Kg.
Kalau saat panen harga jatuh sampai Rp80 ribu/Kg, BUMD beli atau talangi Rp100 ribu per Kg. Setelah harga naik Rp120 ribu/Kg, BUMD jual langsung ke pabrik. BUMD dapat keuntungan Rp20 ribu/Kg.
Dari Rp20 ribu/Kg keuntungan, BUMD masih bisa kasih lagi ke petani Rp10 ribu/Kg. Petani sejahtera, daerah dapat PAD.
BUMD dapat keuntungan Rp10 ribu/Kg. Produksi cengkih Sulut per tahun sendiri sekitar 10.000 ton. Maka BUMD khusus komoditi cengkih bisa dapat keuntungan Rp100 miliar, sebagai PAD.
Belum lagi BUD khusus kelapa dan produk pertanian perkebunan perikanan lainnya.
Tidak hanya itu. Sulut juga memiliki peluang besar di sektor kesehatan. RSUD ODSK, misalnya, dapat dikembangkan sebagai pusat layanan kesehatan regional dan health tourism. Pendapatan BLUD yang dikelola profesional bisa menjadi sumber PAD baru tanpa membebani rakyat.
Kunci Utama: Tata Kelola
Semua gagasan ini akan gagal tanpa perbaikan tata kelola. Digitalisasi pajak dan retribusi, penutupan kebocoran, integrasi data lintas OPD, serta keberanian mengambil keputusan strategis adalah prasyarat mutlak.
Sulawesi Utara tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah keberanian keluar dari zona nyaman pajak kendaraan bermotor.
Jika ketergantungan ini terus dipertahankan, maka kemandirian fiskal hanya akan menjadi slogan. Saatnya Sulut membangun PAD yang sehat, beragam, dan berkelanjutan—demi masa depan daerah untuk Sulut maju sejahtera berkelanjutan. (*)
Editor : Tommy Waworundeng